Harapan Pemekaran Kabupaten Malaka belum terwujud
Atambua, indonesiatimur.co – Pemekaran Kapbupaten Malaka yang terpisah dari Kabupaten Belu yang merupakan masyarakat Nusa Tenggara Timur sejak delapan tahun lalu belum kunjung terwujud. Masalah ini dibahas serius dalam dialog masyarakat dengan perwakilan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Atambua, Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (31/10/2012).
Tokoh masyarakat Malaka, Marcus Joseph Mau, mempertanyakan keseriusan pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, DPRD dan MPR dalam menyikapi aspirasi ini.
“Kenapa Kabupaten Malaka tidak jadi dimekarkan juga? Apa masalahnya?” kata dia
Lebih lanjut, Marcus menjelaskan bahwa pemekaran Malaka dari Kabupaten Belu merupakan kebutuhan penting. Selama ini wilayah itu selama ini kurang terusus dengan baik sehingga perlu dikembangkan. Padahal, kawasan itu layak menjadi kabupaten tersendiri.
Semua perwakilan MPR, DPR dan DPD yang hadir dalam dialog tersebut menyatakan dukungan terhadap aspirasi pemekaran itu. Menurut Benny K Harman dari partai Demokrat, Fraksi Partai Demokrat sudah bersikap jelas mendukung pemekaran Malaka. Menurutnya, berbagai persyaratan legal dan administratif sudah terpenuhi.
“Suara DPR sudah bulat soal ini, dan tidak ada agenda untuk menghalang-halangi. Pemekaran itu terhambat sengketa perbatasan dua desa yang belum selesai antara Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu. Bupati dari dua kabupaten itu dan gubernur NTT harus segera menyelesaikannya,” kata politisi yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR itu.
Anggota Fraksi Partai Golkar di MPR Josef A Nae Soi, juga menyatakan dukungan serupa. Pemekaran Malaka menjadi kabupaten baru bukan merupakan keinginan semata, tetapi kebutuhan. Wilayah itu perlu ditingkatkan infrastrukturnya sehingga berkembang dan sejehtera. (ps/intim)
