Daerah Hukum Sulawesi Barat 

Pulau Lerelerekang Lepas, Gubernur Sulbar Mengadu ke JK

10/08/201415/09/2014 jusuf kalla, Pulau Lerelerekang, Sengketa Wilayah, sulbar

Majene – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan kembali pulau Lerelerekang.

Pasca lepasnya Pulau Lerelerekang dari wilayah Sulbar, memang keadaan semakin panas. Bahkan, Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, telah melaporkan hal itu kepada Wakil Presiden RI terpilih, Jusuf Kalla (JK).

“Pak JK berjanji akan mengembalikan Lerelerekang ke wilayah administrasi Sulbar setelah dilantik bersama presiden terpilih, Joko Widodo,” kata Anwar, seperti dilansir fajar.co.id, Jumat, 8 Agustus 2014.

Anwar tetap optimistis jika pihaknya dapat merebut kembali Pulau Lerelerekang yang saat ini ditetapkan sebagai wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa waktu lalu pihak Sulbar menggugat keputusan Permendagri Nomor 53 Tahun 2014 yang memutuskan pulau Lerelerekang menjadi bagian dari Kalsel.

Dengan lepasnya pulau Lerelerekang, Sulbar mengalami kerugian besar, tidak hanya kehilangan wilayah namun juga kehilangan dana bagi hasil pengelolaan minyak bumi dan gas (migas).

Bagikan artikel ini

• Kisah Bergabungnya Kerajaan Timor Ke Dalam RI
• Tradisi Blood Taboo Persalinan Masih Berlaku di Papua
• Untuk Pengakuan Pempus, Negeri Adat Harus Miliki Raja Definitif
• Islam di NTT Bermula di Pulau Solor

Related Posts:

• Maluku Juara Umum Pesparawi Nasional XI
• Percepatan Pembangunan Sulbar Butuhkan Sinergi Pemprov-Pemda
• Ketua DPRD Sulbar; Pulau Lerelerekang Harga Mati bagi Sulbar
• Menakar Evaluasi Kepemimpinan Gubernur Maluku Murad…
• Gubernur Sulbar Terima Antara Award 2012
• Kalla Award untuk Lima Orang Tokoh Sulsel

Related posts

• Hukum Maluku 

  Sidang SPPD Fiktif Setda KKT, Terdakwa Akui Bupati Tidak Terlibat

  24/04/202425/04/2024 Hakim Selang, petrus fatlolon, Petrus masela, Ruben Benharvioto Moriolkossu, Sidang SPPD Fiktif Setda KKT

  Ambon, indonesiatimur.co  – Sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi SPPD fiktif di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan...
• Hukum Maluku 

  Ijin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Ijin Tinggal WNA di RI

  23/04/202423/04/2024 Direktur Jenderal Imigrasi, ijin tinggal peralihan, Silmy Karim, transisi ijin tinggal, WNA di RI

  Jakarta, indonesiatimur.co – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memberlakukan kebijakan Ijin Tinggal Peralihan, yang...
• Daerah Maluku 

  Pemkab Bursel Hibah Lahan Kepada PLN Untuk Bangun Gardu Hubung

  22/04/202422/04/2024 Bangun Gardu Hubung, Hibah Lahan, Pemkab Bursel, PLN

  Ambon, indonesiatimur.co -Bupati Buru Selatan, Safitri Malik Soulisa atas nama Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, menghibahkan lahan...