Hukum Nusa Tenggara Timur 

KPK Temukan Adanya Indikasi Mafia Sapi di NTT

10/09/201420/01/2015 korupsi, mafia sapi

Kupang — Pasca tertangkapnya mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fatanah dalam kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait kuota impor daging sapi, kini ada banyak kasus sama yang terungkap.

Belum lama ini Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan ada indikasi kartel atau mafia sapi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Indikasi ada, gejalanya ada, orangnya siapa itu yang belum tahu,” kata Busyro di Kupang, Rabu (10/9) seperti dilansir media indonesia.

Busyro mengatakan apabila sapi di dalam negeri termasuk di NTT cukup memenuhi kebutuhan, kenapa harus diimpor dari luar negeri?

“Justru impor berlebihan itu bisa dimanfaatkan untuk suap dan fee,” ucapnya.

Kedatangan Busyro ke Kupang yakni untuk melihat database sapi di daerah tersebut dengan tujuan untuk menelusuri alasan mengapa hasrus melakukan impor sapi.

“Jika sapi cukup, dan ada pihak tertentu melakukan impor akan merugikan peternak. Namun impor tersebut akan menguntungkan orang-orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan,” jelasnya.

Bagikan artikel ini

• Kisah Bergabungnya Kerajaan Timor Ke Dalam RI
• Tradisi Blood Taboo Persalinan Masih Berlaku di Papua
• Islam di NTT Bermula di Pulau Solor
• Untuk Pengakuan Pempus, Negeri Adat Harus Miliki Raja Definitif

Related Posts:

• Sudin : Data Impor Daging Tak Pernah Diberikan Kementan
• Ini Temuan KPK-RI di Tanimbar! Cancer Stadium Akhir…
• Gubernur Harap Partisipasi Masyarakat dalam…
• KPK Kawal Penyelamatan Aset Pemerintah Provinsi Maluku
• Jelang Malam Peralihan Tahun, Kapolres Kepulauan…
• Diduga Lakukan Tindak Pidana Korupsi, Lucas Tapilouw…

Related posts

• Hukum Maluku 

  Sidang SPPD Fiktif Setda KKT, Terdakwa Akui Bupati Tidak Terlibat

  24/04/202425/04/2024 Hakim Selang, petrus fatlolon, Petrus masela, Ruben Benharvioto Moriolkossu, Sidang SPPD Fiktif Setda KKT

  Ambon, indonesiatimur.co  – Sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi SPPD fiktif di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan...
• Hukum Maluku 

  Ijin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Ijin Tinggal WNA di RI

  23/04/202423/04/2024 Direktur Jenderal Imigrasi, ijin tinggal peralihan, Silmy Karim, transisi ijin tinggal, WNA di RI

  Jakarta, indonesiatimur.co – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memberlakukan kebijakan Ijin Tinggal Peralihan, yang...
• Hukum Maluku 

  Pantau Kehadiran dan Silaturahmi, Kakanwil Kemenkumham Maluku Sambangi UPT Kota Ambon

  17/04/202418/04/2024 Kakanwil Hendro Tri Prasetyo, kemenkumham maluku, UPT Kota Ambon

  Ambon, indonesiatimur.co – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku, Hendro Tri Prasetyo...