Hukum Politik Sulawesi Tenggara 

Kepala Daerah Pergi Ke Luar Negeri Harus Seizin Gubernur

30/11/2014 bupati, kepala daerah, sanksi, walikota

Baubau – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam memperingatkan para kepala daerah untuk tidak melancong ke luar negeri tanpa seizinnya. Jika peringatan tersebut diabaikan, maka kepala daerah yang tidak mematuhi aturan itu bakal disanksi non-aktif

“Komitmen yang harus dibentuk bersatu padu dengan satu kekuatan penuh adalah pemerintahan mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten/kota,” kata Gubernur Sultra seperti dilansir kendarinews.com.

Menurut Nur Alam, tugas gubernur disamping memberikan pembinaan dan pengawasan, sekarang sudah bisa memberikan sanksi.

“Jika bupati atau wali kota ke luar negeri tanpa izin gubernur sebanyak dua kali maka gubernur bisa mengusulkan kepada Mendagri untuk menon-aktifkan wali kota atau bupati selama tiga bulan,” jelas Nur Alam.

Selain itu, jika kepala daerah apabila dipanggil mengikuti rapat kordinasi namun tidak hadir, maka gubernur juga bisa memberikan sanksi.

“Jika sudah dua kali mengabaikan undangan gubernur, maka bisa direkomendasikan kepada Mendagri untuk menonaktifkan kepala daerah untuk disekolahkan di Jakarta tentang bagaimana menjadi seorang kepala daerah,” jelasnya.

Bagikan artikel ini

• Untuk Pengakuan Pempus, Negeri Adat Harus Miliki Raja Definitif
• Islam di NTT Bermula di Pulau Solor
• Kisah Bergabungnya Kerajaan Timor Ke Dalam RI
• Tradisi Blood Taboo Persalinan Masih Berlaku di Papua

Related Posts:

• Maluku Juara Umum Pesparawi Nasional XI
• Kadis Kominfo KKT Ulas Penyebab Defisit Daerah Yang…
• Pendapat dan Sikap Ketua DPRD KKT Atas Laporan Surat…
• Maluku Tenggara Raya di Tengah Benturan Politik…
• Taati Mendagri,Pemprov Usulkan Pengisian Jabatan
• Batlayeri: Kalau Mau Habisi Saya, Jangan Korbankan…

Related posts

• Hukum Maluku 

  Sidang SPPD Fiktif Setda KKT, Terdakwa Akui Bupati Tidak Terlibat

  24/04/202425/04/2024 Hakim Selang, petrus fatlolon, Petrus masela, Ruben Benharvioto Moriolkossu, Sidang SPPD Fiktif Setda KKT

  Ambon, indonesiatimur.co  – Sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi SPPD fiktif di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan...
• Maluku Politik 

  MI-BMW Akan Terima Surat Tugas Dari DPP Partai Demokrat

  23/04/2024 DPP Partai Demokrat, michael wattimena, murad ismail, Surat Tugas

  Ambon, indonesiatimur.co – Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah telah memasuki tahapan pengambilan formulir. Sejumlah partai politik telah...
• Hukum Maluku 

  Ijin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Ijin Tinggal WNA di RI

  23/04/202423/04/2024 Direktur Jenderal Imigrasi, ijin tinggal peralihan, Silmy Karim, transisi ijin tinggal, WNA di RI

  Jakarta, indonesiatimur.co – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memberlakukan kebijakan Ijin Tinggal Peralihan, yang...