Nasional Papua 

Meski Ditolak Warga Papua, Menteri Marwan Tak Akan Hentikan Program Transmigrasi

[foto: int]
[foto: int]
Jakarta – Warga Papua menolak dengan tegas program transmigrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hal itu dikritik karena dianggap akan menjadikan masyarakat asal (Papua) menjadi kelompok minoritas.

“Masyarakat Papua akan merasa menjadi warga minoritas di tanahnya sendiri,” kata Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, belum lama ini.

Lukas khawatir ini akan menimbulkan kecemburuan sosial, yang memicu terjadinya konflik antar masyarakat asli Papua dan non asli Papua.

“Kami menolak program transmigrasi yang direncanakan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” jelasnya.

Sementara itu, menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar segera mengklarifikasi atas penolakan tersebut. Menurutnya, program Transmigrasi pada masa pemerintahan saat ini bukan hanya sekedar memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain.

“Tapi juga ada pembekalan keahlian bagi transmigran dan penduduk setempat untuk memanfaatkan potensi SDA yang ada,” terang Menteri Marwan, kepada Republika, Kamis (18/6).

Prihal penolakan gubernur Papua, Marwan memberikan penjelasan terkait dengan solusi untuk menanggulangi permasalahan yang dikhawatirkan tersebut.

“Yaitu dengan memfasilitasi agar pendatang dan masyarakat pribumi bisa berbagi peran dalam memanfaatkan potensi SDA yang ada,” tuturnya.

Diketahui sebelumnya, program transmigrasi tersebut mendapat penolakan dari sebagian warga Sulawesi Utara (Sulut). Mereka menerbitkan petisi menolak wilayah Sulut sebagai salah satu daerah tujuan transmigran. (ak)

Bagikan artikel ini

Related posts

Komentar anda:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.