Di Sulteng, Pertamina Dilema Tertibkan SPBU

Palu, Indonesiatimur – PT Pertamina (Persero) menghadapi dilema dalam menertibkan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU)  nakal di Sulawesi Tengah (Sulteng) karena di satu sisi jumlah SPBU masih kurang tetapi di sisi lain aturan harus ditegakkan.

“Isu bahan bakar minyak naik, tapi penjual premium eceran di depan SPBU semakin banyak. Saya dilema dengan Hiswana Migas,” kata Kepala Penjualan Ritel VII Pertamina Sulawesi Tengah Zulfirman dalam diskusi mengurai dampak dan kesiapan pemerintah provinsi menghadapi kenaikan BBM di Palu, Selasa.

Zulfirman mengatakan kuota BBM subsidi yang disalurkan ke 11 kabupaten/kota di daerah itu cukup tetapi penyelewenangan membuat stok BBM terganggu. Penyelewengan itu dilakukan melalui modus penjualan di SPBU dengan menggunakan jerigen lalu digunakan untuk industri. “Bukan tidak boleh melayani jerigen tapi harus ada rekomendasi yang dikeluarkan pemerintah daerah, misalnya dari Dinas Perikanan dan Kelautan untuk industri perikanan,” katanya.

Zulfirman mengatakan dirinya pernah menemukan rekomendasi yang dikeluarkan pemerintah daerah sebanyak 700 liter untuk satu orang. Jika melihat jenis usaha yang mendapat rekomendasi tersebut, kata dia, orang itu tidak pantas mendapat BBM sebanyak itu.

Dia mengatakan modus lainnya yang biasa digunakan dalam penyelewengan BBM bersubsidi adalah menggunakan kekuatan preman di SPBU tertentu. “Dia bayar Rp 1.000 saja satu liter sudah untung. Kalau dalam sehari dia dapat 5000 liter kan dapat Rp 5 juta,” katanya.

Dia mengatakan SPBU yang melakukan pelanggaran jika ditindak dengan cara menutup usahanya bisa berdampak pada kelancaran distribusi. Belum lagi dampak sosial seperti pemutusan hubungan kerja kepada karyawan. “Jangankan ditutup, dikurangi saja jatahnya pengusaha menjerit. Apalagi kalau ditutup,” katanya.

Zulfirman mengatakan untuk menyiasati itu Pertamina sudah menegakkan aturan antara lain mengurangi jatah, penghentian sementara hingga pada perubahan harga penjualan dari yang sebelumnya subsidi menjadi subsidi.

Dia mengatakan untuk kawasan timur Indonesia, penyalur BBM masih kurang. “Kami  mau tambah nanti rawan penyelewengan,” katanya. Dia  mengatakan selama ada disparitas harga BBM dipastikan ada penyelewenangan.

Sementara itu realisasi penjualan solar hingga Maret 2013 sudah melebihi kuota hingga 11 persen dari kuota yang direncanakan sebelumnya. “Kami tekankan bahwa kuota ditentukan oleh pemerintah, kami (Pertamina) bersama Hiswana Migas hanya menyalurkan saja,” katanya. (AWH)