Inovasi Imigrasi Hasilkan 6 Capaian Penting
Ambon, indonesiatimur.co – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasona H Laoly, mengapresiasi berbagai terobosan dan inovasi yang telah dilakukan jajaran imigrasi.
Hal ini diungkapkan dalam sambutan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, yang dibacakan Gubernur Maluku, Said Assagaff, dalam peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-69, pada Senin (28/01/2019). “Dengan adanya perkembangan jaman, menjadikan tugas dan fungsi jajaran imigrasi menjadi semakin strategis dan penting, khususnya dalam hal menjaga stabilitas keamanan negara dari potensi gangguan asing,”ungkapnya.
Enam capaian penting yang merupakan hasil terobasan dan inovasi imograsi, antara lain, adanya perluasan pemberian elektronik paspor, di 18 titik kantor Imigrasi. “Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian pelayanan kepada pemohon,”jelasnya.
Capaian kedua adalah penyederhanaan perizinan bagi tenaga kerja asing, dalam bentuk layanan one single submisson, yang dihasilkan dengan bersinergi dengan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, yang menghasilkan sebuah proses yang sangat sederhana dan efisien, sebagai jawaban atas direktif Presiden kepada jajaran imigrasi. “Capaian ketiga dimana imigrasi juga telah berhasil menekan angka pelanggaran keimigrasian. Hal ini ditandai dengan penurunan jumlah pelaksanaan penindakan keimigrasian dari tahun 2017 sebanyak 272 kasus menjadi 144 kasus pada tahun 2018,”paparnya.
Sementara itu, menurut Menteri Yasonna, capaian keempat dalam fungsi keamanan negara, telah dilaksanakan implementasi sistem QR Code pada lima tempat pemeriksaan imigrasi. “QR Code yang digunakan merupakan upaya inovasi peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan oleh jajaran imigrasi dalam melaksanakan proses pengawasan dilapangan,”ujarnya.
Sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, jajaran imigrasi turut mendukung dalam pemberian izin tinggal bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. “Capaian kelima ini juga memfasilitasi dengan baik kegiatan-kegiatan yang berskala internasional diantaranya, Asian Games dan Asian Para Games 2018, Annual Meeting World Bank and International Monetery Fund 2018, yang dampaknya terasa untuk menggerakkan ekonomi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,”tandasnya.
Menteri juga mengatakan, hal yang membanggakan pada tahun 2018 dan menjadi capaian keenam, yaitu terdapat empat unit pelaksana teknis dilingkungan Direktorat Jendral Imigrasi telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). “Hal ini merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk berubah, bergerak menuju kearah yang lebih baik lagi, guna mewujudkan pelayanan dan kepastian hukum yang bebas dari korupsi, utamanya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian,”katanya.
Dirinya juga mengingatkan, tahun 2019 adalah tahun terakhir RPJMN 2015-2019 sekaligus tahun awal persiapan jelang RPJMN 2020-2024. “Tahun 2019 adalah tahun politik yang harus kita sikapi secara bijak dan optimis, untuk menyelesaikan target-target yang menjadi tanggung jawab jajaran imigrasi secara tuntas dan berkualitas,”bebernya.
Menteri meminta seluruh jajaran imigrasi untuk bersama-sama meningkatkan citra positif keimigrasian melalui restrukturisasi SIMKIM yang terbarukan. Juga mengoptimalkan pengawasan keimigrasian melalyi peran kinerja tim pengawasan orang asing (Tim PORA) secara terukur, pengawasan penerbitan paspor dan keberangkatan warga negara Indonesia yang diduga sebagai tenaga kerja Indonesia non prosedural di tempat pemeriksaan imigrasi serta penggunaan QR Codr secara nasional.
Selain itu, Menteri juga menegaskan jajaran imigrasi untuk lakukan penegakkan hukum keimigrasian yang tepat sasaran, serta meningkatkan kualitas layanan penerbitan paspor elektronik dan pengolahan data anak berkewarganegaraan ganda (ABG). “Jangan lupa, peningkatan status WBK ke WBBM bagi empat unit pelaksana teknis yang telah WBK dan menargetkan satu unit pelaksana teknis keimigrasian dimasing-masinh kantor wilayah untuk mendapat status WBK,”pintanya. (it-01)
