Batlayeri : Pansel Pilkades Harus Di Pensus

Saumlaki, indonesiatimur.co – Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Jaflaun Omans Batlayeri menilai panitia seleksi pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak, telah mengadu-domba antara Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon, dengan masyarakat 48 desa yang mengikuti proses pilkades, melalui pernyataan-pernyataan yang melukai hati rakyat. Oleh karena itu, Panitia seleksi (Pansel) Pilkades serentak, bakal diperiksa khusus (Pensus) oleh Inspektorat daerah.

Hal ini diungkapkan Batlayeri, terkait pernyataan Pansel Pilkades, melalui Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Ampi Moriolkosu, yang meminta rakyat yang ingin keadilan dan demokrasi dalam penetapan hasil uji kelayakan para bakal calon kades, untuk berproses di PTUN.

“Pernyataan pansel Pilkades sengaja cuci tangan, dikarenakan panitia seolah-olah mempeta-konflikan Bupati dengan rakyatnya. Dan hal itu benar adanya. Pansel dinilai berlindung dibawah SK Bupati. Artinya bahwa dengan berbagai keresahan maupun keluhan akibat dari ketidakprofesional pansel,”ujarnya.

Menurutnya, akibat kerja pansel yang tidak transparan dan demokrasi, serta pentahapan yang dibuat sesuai maunya panitia, ini menunjukan bahwa pansel sengaja cuci tangan. Apa lagi dengan pernyataan kalau SK bupati itu final.

“Ini terkesan pansel sementara mengambil langkah pelarian diri dari legitimasi SK Bupati. Dimana penyampaian terkait ketidakpuasan rakyat terhadap SK bupati ini, silahkan diselesaikan pada tingkat PTUN. Hal itu menandakan bahwa ketidakmampuan pansel dalam menyelesaikan konflik antara rakyat dan pemerintah,”ungkapnya.

Dengan pernyataan tersebut, dirinya mempertanyakan, apakah kedepan Bupati diperhadapkan dengan rakyat di peradilan hanya karena ketidakbecusan kerja pansel?Apakah itu bukan cuci tangan? “Hari ini secara fakta sosial, rakyat menilai seolah-olah kesalahan ini oleh Bupati. Padahal Bupati tidak lakukan seleksi,” tegasnya.

Batlayeri yang juga sebagai koordinator Komisi A, meminta Kakesbangpol untuk memahami substansi persoalan dan protes masyarakat saat ini. “Jangan menutup mata batin, kemudian mempertontonkan mosi tidak percaya kepala daerah dengan rakyatnya, dengan membuka ruang untuk rakyat dan pimpinanya di peradilan negara,”tandasnya.

Untuk itu, sebagai wakil rakyat Tanimbar di DPRD, ia menyatakan mosi tidak percaya kepada pansel. Untuk itu, dirinya meminta Bupati Petrus Fatlolon, untuk mengevaluasi pansel pilkades, bahkan bila perlu melakukan penyelesaian pengaduan  terhadap mereka.

“Saran agar Bupati melakukan Pensus dibutuhkan, karena dari hearing dengan masyarakat yang datang memadati balai rakyat Saumlaki, terungkap fakta miris, untuk Desa Latdalam, diijinkan melakukan skrening ulang, bahkan ada peserta yang tidak ikuti uji kelayakan, tetapi dinyatakan lolos pada hasil uji tersebut. Dimana asas keadilannya? Jangan abaikan kebenaran. Jangan berlindung dibawah SK Bupati, saya ingatkan ya,” terangnya.

Dia mengtaakan, dengan menyatakan bahwa SK bupati itu final, artinya pansel tidak membuka ruang. Sementara terhadap persoalan skrening ulang dan lainnya, apakah itu salah SK bupati juga? Sementara diketahui bahwa suatu keputusan tertinggi yang dinyatakan final itu, ada di tingkat Mahkmah Kostitusi, karena tidak ada lagi ruang untuk mencegahnya termasuk proses peradilan.

“Kalau SK bupati itukan masih ada ruang untuk digugat ke PTUN. Apakah harus rakyat dan kepala daerahnya saling berhadap-hadapan? Harusnya pansel bisa menjembatani keluhan masyarakat ini, bukannya melemparkan semua kepada kepala daerah,”katanya.. (it-03)