Tiga Persen PI Blok Masela Untuk Tanimbar, Nono Sampono Katakan Belum Final

Saumlaki, indonesiatimur.co –

Menindaklanjuti kegiatan Forum Group Discusion (FGD) yang berlangsung di Ibu Kota Provinsi Maluku, guna membahas tentang proyek strategis nasional di provinsi seribu pulau ini, yang salah satunya membahas Blok Masela, mendorong rombongan dari pemerintah pusat yang terdiri dari Wakil Pimpinan DPD RI Nono Sampono, Staf Ahli Menteri ESDM, serta Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Subagio, berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

Wakil Pimpinan DPD RI Nono Sampono, usai meninjau kantor cabang baru BRI Saumlaki, menjelaskan perihal kunjungan mereka adalah untuk meninjau lokasi lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan pipanisasi di lokasi yang akan dibangun tanggul LNG Blok Masela di Lermatang.

“Saya diskusi dengan bupati dan jajarannya tentang langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan dan apa yang harus kita perjuangkan di Jakarta untuk Tanimbar,” tandasnya, Jumat (04/06/2021).

Menyoal masalah penawaran porsi persentase pembagian dari penyertaan modal atau Participation Interest (PI) Blok Masela, yang disampaikan kepada Gubernur Maluku untuk dikoordinasikan bersama dengan dua kepala daerah yakni Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon dan Bupati Maluku Barat Daya Benjamin Noach, dengan formulasi 3 : 3 : 3 : 1. Menurut hemat Nono, perbedaan itu masihlah ada dan hal ini bukan hanya terjadi di Maluku saja, namun juga di pusat.

Oleh sebab itu, dirinya berharap kebijaksanaan dari Gubernur Maluku Murad Ismail, agar melihat hal ini, sehingga ketika pemerintah pusat menawarkan porsi pembagian seperti itu, haruslah benar-benar adil antara kabupaten, provinsi, dan pusat.

“Kalau ditanya rasional tidak KKT dapat 3 persen? Itukan masih menjadi pegangan sementara oleh pemerintah pusat. Angka itukan baru bersifat usulan. Inikan masih berproses dan belum final ya,” tandasnya yang merasa yakin jika pemerintah pusat akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi Maluku, Tanimbar, dan MBD.

Apalagi semua mengetahui bahwa lokasi pembangunan ada di Tanimbar dan Tanimbar juga yang mengalami semua dampak dari beroperasinya Gas Alam Abadi Blok Masela. Dengan demikian, idealnya pembagian porsi PI 10 persen Blok Masela harus diperhitungkan dengan bijaksana.

“Dan saya akan perjuangkan ini. Kota harus ingatkan pempus bahwa yang ada disini adalah proyek strategis nasional. Jangan anggap kita datang ke pusat untuk minta, karena yang paling terdampak itu ada disini,” ujarnya. (it-03)