Ambon, indonesiatimur.co – Menjelang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijadwalkan mulai berjalan pada 6 Januari 2026, Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya dalam memperkuat cadangan pangan lokal. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mengoptimalkan pemanfaatan umbi-umbian, khususnya ubi kayu.
Hal ini dikatakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Faradillah Atamimi, saat Coffee Morning yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dengan tema “Ketahanan Pangan Mendukung MBG di Provinsi Maluku”, di Cafe View Karang Panjang, Ambon, Selasa (16/12/2025). Menurutnya, produksi ubi kayu di Maluku mencapai sekitar 95 ribu ton per tahun, jauh melampaui kebutuhan daerah yang hanya sekitar 14 ribu ton. Kondisi ini dinilai sangat potensial untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus menjadi alternatif pengganti beras dalam program MBG.
“Ubi kayu bisa menjadi alternatif pengganti beras dan mendukung ketahanan pangan sekaligus mendukung pelaksanaan MBG,” jelas Faradillah.
Dengan dukungan sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta koordinasi intensif bersama para distributor, Pemprov Maluku optimistis ketersediaan pangan daerah tetap terjaga dan mampu menopang keberhasilan program MBG dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, dr. Yan Aslian Noor, menegaskan komitmen pihaknya untuk mengawal ketat pelaksanaan MBG agar berjalan aman, sehat, dan sesuai standar kesehatan. Menurutnya, sejak awal persiapan MBG, Dinas Kesehatan telah terlibat aktif dalam pengawasan bersama unsur TNI dan instansi terkait, termasuk dalam proses verifikasi dapur serta penyedia layanan.
“Dari sisi kesehatan, kami bertanggung jawab penuh memastikan keamanan pangan, kepatuhan terhadap SOP, hingga penerbitan sertifikat kelayakan,” tegasnya.
Hingga saat ini, tercatat 69 Satuan Pelayanan Gizi (SPG) di Provinsi Maluku. Dari jumlah tersebut, 16 SPG telah dinyatakan layak beroperasi setelah melalui pemeriksaan ketat. Sementara SPG lainnya masih menjalani tahapan perbaikan karena belum sepenuhnya memenuhi standar, termasuk adanya temuan indikasi cemaran kuman.
“Kami minta dilakukan perbaikan. Ini bukan untuk mempersulit, tetapi demi keselamatan anak-anak kita,” ujar dr. Yan.
Ia menambahkan, pengawasan program MBG di Maluku dilakukan secara kolaboratif bersama Balai POM dan Kementerian Kesehatan, sehingga pengendalian mutu dan keamanan pangan berjalan terintegrasi. Program MBG sendiri dinilai sebagai program strategis yang berkontribusi langsung terhadap penurunan stunting serta peningkatan gizi anak sekolah, balita, dan ibu hamil.
“Karena itu, kualitas dan keamanan makanan menjadi aspek yang tidak bisa ditawar,” pungkasnya. (it-02)