Ambon, indonesiatimur.co – Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon, Eben Rifqi Taufan, melakukan kunjungan kerja ke Namlea, Kabupaten Buru, Kamis (12/02/2026). Kunjungan tersebut difokuskan pada penguatan pengawasan orang asing menyusul informasi adanya rencana eksplorasi tambang emas di wilayah tersebut.
Sebagaimana diketahui, kawasan Gunung Botak kerap dikaitkan dengan aktivitas pertambangan emas. Berdasarkan informasi yang beredar, rencana eksplorasi tambang disebut-sebut berpotensi melibatkan tenaga kerja asing.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kakanim Ambon didampingi Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Edwin Musila, Kepala Seksi Tikim, Janny Maturbongs, Kepala Subseksi Infokim Elya Wahyu Utami dan Kepala Subseksi TIK Jessica de Fretes, menggelar Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) tingkat Kabupaten Buru yang berlangsung di Hotel Grand Sarah, Namlea. Rapat tersebut dihadiri Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buru Nawawi Tinggapy, unsur Polres, Kodim, Kejaksaan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga perwakilan pemerintah kecamatan.
“Rapat ini kami adakan agar koordinasi antarinstansi dapat berjalan dengan baik, khususnya terkait pengawasan orang asing apabila nantinya terdapat kegiatan eksplorasi yang melibatkan tenaga kerja asing. Pada prinsipnya, seluruh aktivitas harus dilengkapi perizinan yang sah dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Eben kepada media ini, Rabu (18/02/2026).
Dari hasil rapat, diperoleh komitmen bersama bahwa setiap kegiatan eksplorasi yang melibatkan warga negara asing wajib memenuhi seluruh aspek administrasi dan regulasi, termasuk dokumen keimigrasian dan perizinan sektor terkait.
Usai rapat, rombongan Kanim Ambon langsung meninjau lokasi Gunung Botak. Namun di lapangan tidak ditemukan adanya aktivitas eksplorasi. Berdasarkan informasi dari Pemerintah Daerah, kegiatan tersebut memang belum dimulai dan masih dalam tahap pembicaraan antara Pemda dan pihak swasta.
Eben menegaskan, pihaknya mendukung investasi yang masuk sepanjang memenuhi ketentuan hukum. “Kita tentu mendukung agar eksplorasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Buru, termasuk membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar,” katanya.
Ia menambahkan, Imigrasi sebagai bagian dari Tim Pora berperan sebagai fasilitator pembangunan, dengan tetap memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan. Ke depan, pihaknya berencana melakukan kunjungan rutin ke Kabupaten Buru serta mempertimbangkan pembentukan pos pengawasan di wilayah tersebut guna memperkuat pengawasan orang asing apabila aktivitas pertambangan resmi dimulai.
“Kami ingin memastikan pengawasan berjalan optimal, tetapi di sisi lain tetap mendukung iklim investasi yang sehat dan tertib,” tutupnya. (it-02)