Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengupayakan membayar dana penggandaan soal ujian nasional pemerintah daerah. Hal ini menanggapi permintaan sejumlah dinas pendidikan yang mendesak pemerintah pusat mengganti uang foto copy soal Ujian Nasional tingkat SMA dan SMP yang masih kurang atau rusak. Wakil Menteri Pendidikan Nasional Musliar Kasim akan membahas persoalan itu di internal kementerian.
“Saya bukan ahli keuangan. ya, nanti akan..Pokoknya tidak ada yang dirugikan. Tidak akan ada yang akan dirugikan. Semuanya akan dibicarakan dengan sebaik-baiknya bagaimana pertanggungjawaban keuangan segala macam. Tidak ada yang dirugikan. Toh semuanya pekerjaan negara dan yang akan digunakan juga uang negara. APBD pun uang negara itu, jangan dikira tidak uang negara,” kata Musliar.
Pemerintah kota Kupang Nusa Tenggara Timur menggelontorkan dana Rp 100 juta untuk penggandaan naskah UN SMA dan SMP. Dana itu memakai anggaran daerah (APBD). Pemprov meminta dana penggandaan itu dibayarkan oleh APBN, sebab dana UN saat ini ditanggung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Daerah lain uang menalangi biaya foto copy soal UN adalah Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dinas pendidikan setempat mengaku menghabiskan Rp 50 juta untuk menggandakan 200 ribu lembar soal di 7 sekolah. (HAN)
