Ambon, indonesiatimur.co – Untuk memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi di Provinsi Maluku, maka dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dengan sorotan tema “Memperkuat Sinergi dan Inovasi Untuk Stabilitasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Maluku yang Berkelanjutan”, pada Kamis (16/11/2023), bertempat di Swiss-Belhotel Ambon.
Rakor tersebut dibuka Sekda Maluku, Sadali Ie, dan dihadiri Forkopimda Provinsi Maluku, Kepala Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal/BUMN/BUMD, TPID Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota serta unsur terkait lainnya.
Dalam sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan Sekretaris Daerah Sadli le, dikatakan bahwa kondisi inflasi Maluku pada Oktober 2023 tercatat 0,3 (mtm) persen lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 0,17 persen(mtm), dibandingkan September 2023 0,27 (mtm).
Secara year on year (y-on-y) inflasi Maluku pada Oktober 2023 sebesar 3,60 persen lebih tinggi dari inflasi nasional 2,56 persen dibandingkan bulan September tercatat 3,10 persen (y-on-y).
“Ini menunjukkan kondisi inflasi bisa terjaga dengan baik.Tapi perlu diingat, tahun depan itu ada satu daerah tambahan yakni Malteng menjadi Indeks Harga Konsumen (IHK). Dengan demikian Maluku akan ada tiga kota yakni Ambon, Tual dan tambahan Malteng,”ungkapnya.
Oleh karena itu, Sekda katakan, butuh keseriusan untuk menjaga kondisi inflasi agar tetap terjaga, sehingga lebih banyak dilakukan implementasi tidak lagi berteori jadi praktek yang harus di dorong.
“Pasalnya, ditahun 2024 ada beberapa perhatian yang menjadi konsen Pemrov, dimana harus pastikan APBD cukup untuk menjamin keberadaan stok menjelang hari-hari besar keagamaan, subsidi langsung harga dipasar dan aktif melakukan pemantauan serta evaluasi terkait dengan harga pasar,”tandasnya.
Menurutnya, yang paling penting lagi masing-masing kabupaten/kota membuat neraca pangan agar mengetahui kondisi bahan pokok pangan, jalur-jalur distribusi aman terutama menjelang pergantian pancaroba.
“Jika hal itu dilakukan, maka inflasi di Maluku dapat terkendali serta pertumbuhan ekonomi bisa naik, yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,”ujarnya.
Dijelaskan, ada pun komoditas yang menyebabkan inflasi pada bulan Oktober yaitu pada transportasi.
“Melalui rapat ini saya memintakan kepada TPID Maluku dan kabupaten kota untuk proaktif dalam menjaga pasokan distribusi harga bahan pokok menjelang natal dan tahun baru, serta galakkan pasar murah dan operasi pasar harus tetap dilakukan,” ucapnya.
Sementara itu, dalam laporannya, Ketua Panitia, Jais Ely, mengatakan, maksud dilakukan rapat ini adalah melaksanakan koordinasi dalam rangka memastikan ketersediaan, kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga pangan menjelang HBKN Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024.
“Tujuan dari rapat ini adalah terwujudnya sinergitas kebijakan, terdepan dan terumuskan langkah-langkah konkrit dalam rangka pengendalian inflasi menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru,” beber Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Maluku ini. (it-02)
