Buka Rakorda TPID Provinsi Maluku. Gubernur: Ini Agenda Penting
Ambon, indonesiatimur.co – Gubernur Maluku Murad Ismail membuka secara resmi Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku Tahun 2022.
Kegiatan Rakorda dipusatkan di Aula Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Jumat (14/10/2022), dihadiri Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno, Pangdam XVI/Pattimura, Meyjen TNI Ruruh Aris Setyawibawa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Azis Sangkala, Penjabat Sekda Maluku, Sadali Ie, para bupati/walikota se-Maluku, Asintel Kejati Maluku, Muji Martopo, Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Provinsi Maluku, Hadi Basalamh, Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku, Pimpinan BUMN/BUMD, TPID se-Maluku serta para pelaku usaha.
Rakorda tersebut mengusung tema “Perkuat Sinergitas Provinsi-Kabupaten/Kota dan Stakeholder untuk Pengendalian Inflasi”.
Dalam laporannya Ketua TGPP Maluku, Hadi Basalamah selaku Ketua Panitia pelaksana menyampaikan, rakorda ini bertujuan untuk membangun dan memperkuat sinergitas Tim TPID dengan stakeholder untuk melakukan Langkah cepat dalam penanganan inflasi di Maluku.
“Alhamdulilah di hari ini kita telah melaksanakan pertemuan yang intinya sesuai arahan bapak gubernur adalah untuk menindakalnjuti arahan bapak presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi,” kata Basalamah.
Pada kesempatan itu, Basalamah melaporkan, berdasarkan pantauan TPID Provinsi Maluku harga kebutuhan pokok dan barang penting strategis di Provinsi Maluku, sampai dengan hari ini secara umum relative stabil dan terkendali. daya beli masyarakat terjangkau dan tidak ada pembelian yang berlebihan, sehingga memicu naiknya inflasi di Provinsi Maluku.
TPID juga berkoordinasi dengan seluruh distributor untuk memastikan akses suplai dan menjaga harga di tingkat pasar tradisional, sehingga tidak menimbulkan kenaikan harga yang berlebihan.
Selain itu, bersama TPID, pihaknya juga telah membuat program kolaborasi antara pemerintah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, stakeholder dalam rangka pengamatan menjelang hari besar keagamaan pada Desember dan Januari mendatang, karena diperkirakan akan terjadi lonjakan permintaan.
“Kami juga telah menyusun neraca stok pangan Provinsi Maluku sebagai embrio dalam rangka early warning system apabila terjadi kenaikan,” tandas Basalamah.
Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan, menindak-lanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2022, maka pada hari ini, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku melaksanakan Rakorda TPID dengan tema: “Perkuat Sinergitas Provinsi-Kabupaten/Kota dan Stake holder untuk Pengendalian Inflasi”.
Rakorda ini, kata Gubernur menjadi salah satu agenda penting yang bertujuan untuk membangun dan memperkuat sinergitas pusat dan daerah, maupun antar daerah, dalam usaha pengendalian inflasi, melalui berbagai langkah dan program, guna menjaga stabilisasi harga, ketersediaan pasokan, dan menjamin kelancaran distribusi.
“Perlu diketahui, setelah mengikuti arahan bapak Presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2022, saya langsung memimpin rapat, dan memerintahkan TPID Provinsi Maluku untuk melakukan langkah penanganan secara menyeluruh dalam pengendalian inflasi,” terang Gubernur.
Terkait pengendalian inflasi, Gubernur menyampaikan, bulan September, inflasi Maluku tercatat sebesar 0,34% month to month (MTM), lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 1,17%, dibandingkan dengan bulan Agustus tercatat sebesar 0,71%. Namun secara year on year pada September 2022 sebesar 6,89% year on year (yoy).
Adapun komoditas yang mengalami deflasi pada bulan september 2022, meliputi 5 jenis bahan pokok, antara lain, ikan layang, ikan selar, ikan tongkol, bawang merah dan cabai rawit.
” ini menunjukan kemajuan TPID Maluku dalam menstabilkan harga,” ungkap Gubernur.
Sedangkan 5 komoditas penyumbang inflasi Maluku pada bulan September 2022, meliputi bensin, angkutan dalam kota, mangga dan cabai merah,” ujarnya.
Untuk itu, ia meminta TPID Provinsi Maluku, Kota Ambon dan Tual, untuk pro aktif dalam menjaga pasokan distribusi harga bahan pokok, jelang Natal dan tahun baru, sehingga tidak berdampak terhadap naiknya angka inflasi.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan, saat ini, Pemprov Maluku akan segera merealisasikan 2% belanja tidak terduga (BTT), dan dana transfer umum (DTU), sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022, tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022.
“Untuk itu, saya meng-instruksikan kepada bupati/walikota untuk segera mengalokasikan dana tersebut, dan tidak perlu ragu-ragu dalam merealisasikan kebijakan tersebut,” imbau gubernur.
Mantan Dankor Brimob Polri ini juga menyampaikan strategi dan langkah pengendalian inflasi di daerah yang telah dilakukan TPID Provinsi Maluku.
Pertama, operasi pasar komoditas penyumbang inflasi, yaitu bawang merah, cabai, minyak goreng, beras, gula pasir, telur, kangkung, ikan dan sawi pada pasar-pasar tradisional di kota ambon, melalui kerjasama dengan pemerintah kota ambon, instansi terkait dan distributor sebagai upaya stabilisasi harga.
Kedua, melaksanakan gerakan tanam cabai 110 hektar dan bawang merah 66 hektar, pada tanggal 20 september 2022 bersama 11 kab/kota di provinsi maluku secara serentak.
Ketiga, melakukan kerjasama antar daerah antara Pemprov Maluku dengan Provinsi Sulawesi Selatan Pemprov Maluku dengan Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Ambon dengan Kab Probolinggo dan kab. Brebes terkait pasokan bawang merah.
Keempat, menyusun neraca pangan daerah dan aktif melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional, serta memastikan stok bahan pokok agar tetap terpenuhi. (it-02)
