Kejaksaan-BPKP akan Ekspos Perkara Dugaan Korupsi BPJN

Ambon – Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku bersama BPKP RI Perwakilan Maluku akan melakukan ekspos perkara dugaan korupsi dana proyek pengadaan lahan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Wilayah Maluku-Maluku Utara. “Dalam waktu dekat ini akan dilakukan ekspos perkara dengan tim dari BPKP RI Perwakilan Maluku baru nanti dilanjutkan dengan rencana audit investigasi untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara,” kata Kesie Penkum dan Humas Kejati setempat, Sammy Sapulette di Ambon, Kamis (13/4). Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku saat ini baru menetapkan satu tersangka berinisial ZA dalam Kasus dugaan korupsi dana pengadaan lahan…

selanjutnya
Hot Hukum 

TNI Kekurangan Alat Pertahanan untuk Indonesia Timur

Biak – Saat ini, Indonesia kekurangan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang mumpuni khususnya di Indonesia bagian timur. Maka dari itu, pihak TNI menggunakan beragam strategi untuk mengisi pertahanan menggunakan alutsista yang ada tersebut. “Kami cuma punya dua, (Kapal) yang pertama kan yang umum, kami gunakan, tapi kan harus ada cadangan, yang lama itu buat cadangan,” kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo seperti dilansir TribunNews (01/05). Menurut Gatot, yang namanya perang, pastinya hal yang muncul dalam otak kita adalah dimana harus memiliki cadangan. “Jadi istilah orang Betawi nggak ada matinya,”…

selanjutnya
Hukum Sulawesi Tenggara 

26.367 Pengguna Narkoba di Sultra, 65 % Diantaranya Adalah Pelajar

Kendari – Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Fauzan Djamal mengatakan bahwa pengguna narkoba di Sultra seluruhnya kini sudah menyentuh angka 26.367 orang. “Sebesar 65 persen atau 17.139 orang dari jumlah tersebut masih berstatus pelajar atau mahasiswa,” kata Fauzan di Kendari, seperti dilansir Antara (6/4). Fauzan mengatakan bahwa pada mulanya para pelajar atau mahasiswa tersebut terjerat menjadi pengguna sekaligus pengedar narkoba akibat rasa penasaran dan coba-coba. “Awalnya pelajar atau mahasiswa tersebut, dimanfaatkan oleh bandar menjadi kurir narkoba. Lalu  berkembang menjadi pengedar sekaligus pemakai,” jelasnya. Saat menjadi…

selanjutnya
Hukum Nusa Tenggara Timur 

Duh! Penghuni Lapas di di NTT, 80 Persen-nya Adalah Pelaku Asusila

Kupang – Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi NTT Rohcadi Iman Santoso mengatakan bahwa sebanyak 80 persen penghuni (narapidana) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah pelaku kasus asusila. “Di dalam Lapas, ada narapidana yang masih anak-anak berusia 14 tahun, hingga kakek berusia 80 tahun,” kata Rohcadi seperti dilansir Kompas.com, di Kupang, Jumat (18/3/2016). Rohcadi mengungkapkan bahwa para narapidana yang terlibat kasus asusila itu tersebar merata di semua Lapas di kabupaten dan Kota. Meneurutnya, topografi di NTT juga menjadi pemicu terjadinya kasus kejahatan…

selanjutnya
Hot Hukum Nasional 

TNI Bakal Bangun Markas Baru di Indonesia Timur

Jakarta – Pihak TNI berencana untuk melakukan pembentukan markas baru di Kawasan Timur Indonesia. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengaku jika saat ini pihaknya tengah mengkaji rencana pembentukan markas baru di Indonesia tersebut. “Kami masih melakukan kajian. Kemungkinan di wilayah timur,” kata Gatot di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, seperti dilansir SindoNews, Kamis (3/3). Berdasarkan kajian sementara yang dilakukan TNI, markas tersebut recanananya akan diperuntukan bagi Komando Armada Tengah, Markas Divisi Tiga Kostrad dan sejumlah Kodam di wilayah timur “Di sana masih kosong,” jelas Gatot. Menurut Gatot, kajian yang…

selanjutnya
Daerah Hukum Papua 

Dua Pimpinan Kelompok Bersenjata Papua ‘Insyaf’ dan Ingin Kembali ke NKRI

Jayapura – Bupati Puncak Jaya Hanock Ibo kepada wartawan mengatakan bahwa dua pimpinan kelompok bersenjata di Papua, yaitu Melodi Enumbi dan Terinus Enumbi telah menyatakan keinginannya kembali ke NKRI. Keduanya merupakan panglima daerah yang ada di bawah komando Goliath Tabuni. “Saat ini Goliath Tabuni sudah tidak memiliki pengawal karena mereka sudah keluar dan ingin kembali ke NKRI,” kata Hanock seperti dilansir Antara, (26/01). Menurut Hanock, saat ini ada 10 mantan anggota kelompok bersenjata sudah berada di Jayapura dan akan meninjau berbagai hasil pembangunan. Dia mengaku jika pihaknya ingin memperlihatkan hasil…

selanjutnya
Hukum Papua 

Papua Dapat Kiriman 120 Anggota Brimob

Jayapura – Satu kompi Brimob dikirim ke Papua oleh Mabes Polri untuk melaksanakan tugas pengamanan selama tiga bulan kedepan. Anggota Brimob dari Kelapa Dua itu nantinya akan ditugaskan di polsek-polsek yang dianggap rawan gangguan. Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan bahwa polsek yang akan menjadi tempat tugas anggota Brimob yang di bawah kendali operasi (BKO) Polda Papua itu berada di jajaran Polres Jayawijaya, Polres Lanny Jaya dan Polres Puncak Jaya. “Mereka akan bertugas selama tiga bulan namun nantinya akan dievaluasi apakah diperpanjang masa tugasnya atau tidak,” katanya seperti dilansir…

selanjutnya