Hukum Maluku 

Andreas Kol Adukan Oknum Jaksa Tual ke Komisi Kejaksaan, Desak Pemeriksaan

Ambon, indonesiatimur.co — Penanganan sejumlah perkara dugaan korupsi di Kota Tual kini menjadi sorotan. Bukan hanya menyangkut proses penetapan tersangka, tetapi juga dugaan penggunaan kewenangan jabatan oleh oknum jaksa yang dinilai perlu diperiksa secara serius.

Andreas Kol mengambil langkah dengan mengadukan sejumlah persoalan tersebut kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Pengaduan serupa juga telah disampaikan kepada Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas), Jumat (20/11/2026).

Andreas meminta Komisi Kejaksaan dan Jamwas Kejagung tidak berhenti pada penerimaan laporan, tetapi segera melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran etik maupun penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan perkara di Kota Tual.

Salah satu perkara yang menjadi perhatian Andreas adalah penetapan Fahry Rahayaan, mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Tual, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (BSPS) di Desa Tam Ngurhir, Kota Tual, Tahun Anggaran 2019.

Andreas mengungkapkan, Fahry sempat menjalani penahanan selama kurang lebih tujuh hingga delapan bulan. Namun, dalam persidangan pada 3 Juli 2026, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusan bebas.

Bahkan, upaya banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Ambon, sehingga putusan bebas tersebut tetap bertahan.

“Dalam putusan persidangan pada 3 Juli 2026, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Ambon menyatakan Fahry Rahayaan tidak bersalah dan diputus bebas. Bahkan upaya banding jaksa penuntut umum Kejari Tual tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Ambon, sehingga putusan bebas tetap bertahan,” jelas Andreas.

Menurutnya, persoalan tersebut patut dievaluasi karena penahanan selama berbulan-bulan bukan hanya berdampak pada orang yang menjalani proses hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi sosial berupa stigma negatif di tengah masyarakat.

“Kami menilai ada bentuk penyalahgunaan kewenangan. Oknum jaksa tersebut, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus yang menangani perkara tindak pidana korupsi, diduga menggunakan kewenangan jabatannya secara tidak semestinya,” ungkapnya.

Selisih Kerugian Negara Rp490,9 Juta Dipersoalkan

Tidak hanya perkara BSPS, Andreas juga menyoroti penetapan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan talud penahan tanah di Yarler, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual.

Sorotan utamanya tertuju pada perbedaan angka penghitungan kerugian keuangan negara dalam proyek yang disebut bernilai sekitar Rp1,2 miliar tersebut.

Andreas mempertanyakan bagaimana proyek yang diklaim telah rampung 100 persen justru dikaitkan dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp500 juta, sementara hasil pemeriksaan BPK, menurut keterangannya, hanya menemukan angka Rp9,1 juta.

“Bagaimana mungkin proyek bernilai sekitar Rp1,2 miliar yang telah rampung 100 persen justru dikaitkan dengan dugaan kerugian negara Rp500 juta, sementara hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut hanya menemukan angka Rp9,1 juta?” ujarnya kepada media ini, Sabtu (21/11/2026).

Perbedaan angka sebesar Rp490,9 juta tersebut menjadi salah satu substansi pengaduan yang disampaikan kepada Komisi Kejaksaan.

Andreas juga mempertanyakan penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 tertanggal 9 Februari 2026, yang menurut penafsirannya berkaitan dengan kewenangan BPK dalam pemeriksaan dan penghitungan kerugian keuangan negara.

“Menurut penilaian saya, tindakan hukum yang dilakukan jaksa tersebut sangat mencederai konstitusi dan prinsip negara hukum di Republik Indonesia. Sebab, tindakan itu dinilai tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,” tegasnya.

Atas persoalan tersebut, Andreas berencana mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan pengaduan sekaligus meminta perhatian terhadap dugaan pengabaian putusan MK tersebut.

Ia juga berharap Mahkamah Konstitusi dapat merekomendasikan kepada Kejaksaan Agung, khususnya Jaksa Agung, agar melakukan pemeriksaan terhadap jaksa yang dilaporkan.

“Apabila dalam pemeriksaan nantinya terbukti terjadi pelanggaran, saya meminta agar jaksa tersebut dijatuhi sanksi tegas dan seberat-beratnya, bahkan hingga pemberhentian dari jabatannya,” tandasnya.

 

Minta Tanggung Jawab Pimpinan Kejaksaan

Lebih jauh, Andreas meminta pemeriksaan tidak hanya diarahkan kepada jaksa yang menangani perkara, tetapi juga menelusuri tanggung jawab pimpinan dalam struktur organisasi Kejaksaan Negeri Tual.

Menurutnya, proses penetapan tersangka harus dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata bertumpu pada kewenangan jabatan.

Ia secara khusus menyoroti peran Kepala Kejaksaan Negeri Tual dan Kepala Seksi Pidana Khusus dalam proses penanganan perkara-perkara yang kini dipersoalkan.

“Kami tidak ingin ada lagi oknum jaksa, baik dalam jabatan Kajari Tual maupun Kepala Seksi Pidana Khusus, yang merusak marwah Kejaksaan dengan menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa memperhatikan undang-undang yang berlaku,” ujarnya.

Andreas mengaku pengaduan yang disampaikan kepada Komisi Kejaksaan mendapat sambutan baik. Ia berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif, transparan, dan menyeluruh.

Selain melalui Jamwas, pihaknya juga mengaku telah bertemu dengan salah satu direktur di lingkungan bidang pengawasan Kejaksaan Agung. Pertemuan tersebut, katanya, membuka kesempatan untuk melakukan audiensi lanjutan guna membahas persoalan yang dilaporkan.

“Kami sudah bertemu dengan salah satu direktur dan telah memiliki janji untuk beraudiensi bersama, sehingga persoalan ini bisa dibahas secara terbuka,” ungkapnya.

Ia menilai pemeriksaan menjadi penting karena polemik penanganan perkara di Kota Tual telah menjadi perbincangan masyarakat, termasuk di media sosial.

Andreas mengingatkan, dugaan pelanggaran oleh oknum aparat penegak hukum, apabila tidak ditangani secara serius, berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan.

“Jangan sampai marwah institusi Kejaksaan yang sedang dibangun dan diperbaiki oleh Jaksa Agung bersama jajarannya justru dirusak oleh tindakan oknum yang tidak benar,” tegasnya.

Andreas berharap Komisi Kejaksaan dan Jamwas Kejagung segera menindaklanjuti seluruh pengaduan tersebut. Baginya, pemeriksaan yang objektif diperlukan untuk memastikan apakah tindakan jaksa dalam perkara-perkara yang dipersoalkan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik profesi. (it-02)

Bagikan artikel ini

Related posts

Komentar anda:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.