Inilah 9 Prioritas Pembangunan Papua tahun 2016

Jakarta – Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2016, setidaknya ada sembilan pembangunan yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Papua. Kesembilan pembangunan tersebut mulai pemenuhan kebutuhan dasar hingga penguatan lingkungan.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapedda) Papua di Jakarta seperti dilansir RimaNews, (06/12), mencatat kesembilan prioritas pembanguan tersebut sebagai berikut:

Prioritas pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi perbaikan pembangunan pasar, transportasi antar kampung, peningkatan pelayanan bantuan sosial, peningkatan akses dan kualitas wajib belajar pendidikan sembilan tahun, pembangunan rumah layak huni, juga termasuk pembinaan wirausaha.

Prioritas kedua adalah peningkatan kualitas dan daya saing SDM dengan pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Selain itu, pemberantasan buta aksara serta pengendalian penyakit endemik melalui peningkatan kesehatan ibu dan bayi menjadi prioritas disamping pelatihan keterampilan tenaga kerja,.

Prioritas ketiga adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengedepankan komoditas unggulan dan peningkatan investasi di masing-masing wilayah adat yang ada di beberapa daerah di Papua.

Prioritas keempat adalah melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal, terluar, terdepan dan pasca konflik. Adapun langkah yang akan diambil yakni dengan menyediakan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik serta perumahan.

Prioritas kelima adalah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur serta meningkatkan konektivitas kebutuhan dasar termasuk melakukan pengembangan wilayah serta komoditas unggulan daerah.

Prioritas keenam adalah melakukan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang akuntabel.

Prioritas ketujuh adalah berupaya meningkatkan prestasi olah raga serta seni dan budaya. Selain itu, juga berupaya untuk memfasilitasi minat-minat tersebut di bidang-bidang tersebut.

Prioritas kedelapan adalah melakukan peningkatan jaminan keamanan dan ketentraman serta kepastian hukum. Hal ini bisa dilakukan dengan memfasilitasi hubungan harmonis antar umat beragama, etnik, kelompok sosial, serta aparatur penegak hukum.

Prioritas kesembilan adalah melakukan penguatan implementasi tata ruang, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.