Plt Gubenur Yakin Bisa Turunkan Angka Kemiskinan
Ambon, indonesiatimur.co – Pelaksana Tugas Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua meyakinkan, Pemerintah Provinsi Maluku bisa menurunkan angka kemiskinan di daerah ini.
“Konsentrasi kita betul-betul tertuju pada bagaimana kemiskinan itu turun di akhir masa jabatan saya dan Pak Gubernur Said Assagaff,” tandas Sahuburua pada Kegiatan Musyawarah Khusus dan Pelatihan Analisa Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Maluku Tahun 2018, di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (22/3).
Menurut Sahuburua, sekarang Maluku berdasarkan presentasi September 2017, berada di angka 18,91. Dia berharap pada akhir tahun 2019, angka itu bisa turun sampai 16 %, dalam kondisi jauh lebih baik.
Oleh sebab itu tugas-tugas ini, disebut Sahuburua, bukan hanya tugas Gubenur dan Wakil Gubernur saja. Tapi semua pihak, kepala perangkat daerah, termasuk bupati walikota, karena mereka itu adalah koordinator di kabupaten kota.
Seluruh program yang ada, lanjut dia, harus disinkronkan. Program untuk mengatasi kemiskinan dengan sistem perencanaan berdasarkan gugus pulau, dimana Maluku punya 12 gugus pulau.
“Tadi sudah saya katakan kepada Tim dari pusat, terkait penanggulangan kemiskinan di Maluku. Kalau di Pulau Jawa, cukup dengan sekadar memutar saja. Mungkin dalam tempo satu bulan, Pulau Jawa sudah bisa kita jangkau. Tapi untuk Maluku, lima tahun saja belum tentu bisa terjangkau seluruhnya. Yah kita dihadapkan dengan tantangan ini, dan kita harus jawab tantangan ini,” bebernya.
Atas dasar itu, dia katakan, seluruh konsentrasi harus betul-betul tertuju ke sana. Dan kepada para wakil bupati atau wakil walikota yang bertanggungjawab di daerah itu, harus berkoordinasi dengan provinsi serta harus juga berkoordinasi dengan pusat.
“Sama seperti yang saya lakukan baru-baru ini dengan Dinas Sosial, karena kita mendapatkan bantuan yang cukup besar. Kalau 621 kepala keluarga (KK) sekarang dia berubah menjadi 28 ribu, kalau saya tidak salah, dengan jumlah dana yang turun Rp350 miliar untuk Program Keluarga Harapan,” terangnya.
Harapannya, untuk tahun-tahun yang akan datang, tambah Sahuburua, pihaknya juga akan giat terus menanggulangi kemiskinan ini, sehingga di akhir tahun 2018 dan memasuki tahun 2019 bisa menurun.
Sahuburua berharap, semuanya bisa berjalan sesuai harapan, karena itu dia menyebutkan dibutuhkan adanya partisipasi semua pihak.
“Jadi semua stakeholder baik pemerintah, swasta, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, kecamatan dan desa, kita semua harus melakukan sinkronisasi dan terkoordinasi program. Tidak mungkin program ini dapat berjalan tanpa koordinasi dengan kabupaten kota,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Unit Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TP2K), Muhammad, Arif Tasrif menyebutkan, Maluku disebut masuk kategori keempat termiskin, itu terkait persentase penduduk miskinnya.
Tadi yang dibicarakan, jelas Tasrif, penurunan kemiskinanannya itu cukup besar. Tetapi Maluku masih dianggap tinggi, karena memang titik berangkatnya soal kemiskinannya, yang di awalnya tinggi. Bahwa angka kemiskinannya menurun cepat, iya. Tapi Maluku masih tetap dianggap tinggi.
‘’Jadi sekali lagi persentase penduduk miskin Maluku memang masih tinggi, tetapi penurunan angkanya dari tahun ke tahun relatif baik. Kalau dibandingkan dengan provinsi lain, Maluku relatif baik. Seperti tadi saya contohkan tidak banyak provinsi yang bisa turun 1 persen setahun. Itu tidak banyak, dan Maluku menjadi salah satu diantara yang sedikit itu,” paparnya.
Apa yang harus dilakukan pemerintah pusat sesuai amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 terkait dengan program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan, Tasrif katakan, kita mesti pahami penanggulangan kemiskinan itu tidak cukup dengan satu bentuk program.
“Seluruh program pembangunan, bisa berkontribusi pada penurunan kemiskinan. Itu point dasarnya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kita bisa menggunakan instrument ekonomi makro untuk mendorong pembangunan infrastruktur, mengendalikan inflasi, mendorong meningkatnya perdagangan sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat, itu bisa kita lakukan dengan anggaran program kita,” terangnya.
Tapi dia menyebut itu baru satu hal.
Hal lain yang bisa dikerjakan, lanjut Tasrif, adalah memperluas atau menciptakan lapangan kerja yang langsung bisa diisi oleh orang-orang miskin.
Contohnya, sebut dia, padat karya yang dulu kita kenal jaring pengaman sosial. Itu contoh-contoh, yang orang kerja hari itu paling lambat seminggu sudah dapat bayarannya. Penghasilan itu bisa menaikan pendapatan dan dengan demikian dapat mendorong berkurangnya kemiskinan.
“Cara ketiga adalah dengan membantu mereka yang memang kondisinya miskin dengan bantuan jaminan sosial atau dengan bantuan sosial. Contoh programnya, kita berikan jaminan kesehatan, beasiswa Indonesia pintar, Indonesia sehat dari jaminan kesehatan, Rastra untuk bantuan pangannya. Itu adalah cara kita untuk memastikan orang-orang miskin ini, minimal untuk kebutuhan sehari-harinya , beban pengeluarannya itu tidak bertambah,” ujarnya.
“Ini tiga jalur bagi bergunanya dan manfaatnya publik bagi pembangunan daerah untuk pengurangan angka kemiskinan. Jadi tidak satu jalur saja,” tandasnya.
Apakah tingkat kemiskinan lebih Maluku lebih kronis? Menurut Tasrif ini kejadian umum. “Kejadian umumnya gini, kalau tingkat kemiskinannya itu tinggi, maka orang miskin yang pertama keluar dari kemiskinan, itu tentulah bukan yang paling bawah, yang lebih atas dulu. Artinya, orang yang miskin itu penyebab miskin itu umumnya tidak sekompleks yang bawah ini. karena masih tinggi Maluku 18,91,” ujarnya.
Sedangkan daerah-daerah seperti Bali, Bangka Belitung, DKI yang kemiskinannya sudah sangat rendah, menurut Tasrif, orang miskinnya itu tidak gampang dikeluarkan dari kemiskinannya.
“Ibaratnya kalau nasi disendok, di atasnya gampang tuh, tapi kalau udah keraknya, disendok sangat susah. Jakarta dan provinsi-provinsi kemiskinan rendah itu seperti mengambil kerak. Kalau kita di Maluku ini masih ngambil yang lapis atas, jadi yah bisa langsung terangkat kemiskinannya,” kata dia.
Tapi nanti suatu hari, kalau kemiskinan kita makin rendah, Tasrif menyebutkan, kita akan sampai juga ke kerak itu. ‘’Nah ketika itu terjadi tantangan kita akan lebih berat. Karena dana yang dibutuhkan akan sangat besar, kita butuh data yang lebih komprehensif yang lebih dertail menyangkut kondisi orang-orang itu,’’ tandasnya.(it-01)
