Pemkot Ambon Dan BNPB Gelar Rakornas
Ambon, indonesiatimur.co – Walikota Ambon membuka dengan resmi Rapat Koordinasi Nasional Bencana tahun 2019 yang dilaksanakan di Aula Universitas Pattimura Ambon, Selasa (9/04/2019).
Rakornas dihadiri lebih dari 1.000 peserta dari BPBD Kota Ambon, Walikota Ambon, Sekretaris Kota Ambon, TNI-Polri, akademisi dan lainnya juga dihadiri Kepala BNPB, Doni Monardo.
Walikota Ambon, Richard Louhenapessy menyatakan forum ini sangat strategis dalam mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan kekuatan yang dimiliki untuk mengantisipasi bencana.
“Apabila ada kejadian bencana, maka otomatis Pemerintah Kota akan menjadi komandan satgas darurat bersama Pangdam dan Kapolda menjadi wakil komandan satgas,” tandasnya.
Di kesempatan yang sama Doni Monardo mengatakan, pemberian sosialisasi pada masyarakat merupakan hal yang penting sehingga ketika terjadi gejala bencana masyarakat sudah siap siaga.
“Datangnya sebuah bencana pasti ada gejala sebelumnya yang harus diketahui masyarakat, karena saat ini masyarakat di minta untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan mengingat teknologi dan kombinasi mampu membaca tanda-tanda alam,” jelasnya.
Dia mengakui, bencana alam juga dapat di tandai dengan gerakan-gerakan hewan yang tidak kita ketahui sebelumnya mungkin seperti malam hari yang burung yang kemudian mungkin hewan-hewan lainnya.
“Karena hewan memiliki kepekaan lebih tajam seperti anjing yang tanpa sebab menggonggong sepanjang malam ya kemudian juga ini kan kita kombinasikan dengan teknologi informasi yang mungkin telah diterima dan diketahui kombinasi ini tentu sangat baik sehingga ketika ada peristiwa alam maka masyarakat sudah lebih waspada atau sudah tahu apa yang harus dilakukan,” tandasnya.
Dia menambahkan, seandainya terjadi gempa berturut-turut dalam waktu 12 jam dengan lama waktu gempa 30 detik maka tidak perlu menunggu peringatan maka sudah harus segera meninggalkan rumah yang mencari tempat yang aman, paling tidak mungkin gempanya besar dan sudah mengetahui berpotensi tsunami.
“Jadi tidak perlu menunggu ada peringatan maka segera mencari tempat yang lebih tinggi yang lebih aman, pemerintah pusat dalam hal ini adalah BMKG akan memberikan peringatan,” paparnya.
Untuk saat ini pemerintah sedang merancang sebuah konsep untuk peringatan dini terintegrasi dalam kurun waktunya 5 tahun secara bertahap. “Memang untuk Kota Ambon secara khusus belum disiapkan tetapi saya pikir juga nanti pak walikota mungkin bisa membuat usulan agar sensor perlu juga dipasang di wilayah teluk Ambon sehingga kalau terjadi sesuatu maka sudah bisa lebih awal,” tutupnya. (it-02)
