Widya Ajak Istri Bupati Walikota Perangi Stunting

Ambon,indonesiatimir.co – “Menjadi ibu adalah karir, 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, sepanjang tahun, sepanjang hidup. Tak ada bonus, tak ada uang lembur, tak ada tunjangan, tak ada gaji, tak ada cuti, dan kadang-kadang tidak dihargai. Namun kita harus bangga dan bahagia, karena surat tugas kita diberikan langsung oleh Sang Pencipta. Ibu adalah ratu yang tak bermahkota di kepala, namun bertelapak kaki surga,” kata istri Gubernur Maluku, Widya Murad Ismail, usai mengukuhkan para Ketua Tim Penggerak PKK sebagai Ibu Parenting di Ballroom Hotel Santika Premiere, Ambon, Kamis (19/12/2019).

Widya yang juga Duta Parenting (Perangi Stunting) Provinsi Maluku, ini seakan tak pernah lelah untuk mengkampanyekan “potong pele” atau perangi stunting di Provinsi Maluku. Setelah turun langsung ke empat desa yang menjadi locus kasus stunting di tiga kabupaten di Maluku yakni Seram Bagian Barat, Kepulauan Aru dan Maluku Tengah, kali ini Widya mengajak para istri Bupati dan Walikota yang notabene adalah Ketua Tim Penggerak PKK di daerahnya, untuk bersama-sama memerangi stunting di daerahnya masing-masing.

Advertisements

“Hari ini kita berada pada upaya untuk menyatukan langkah, berkolaborasi, dan bersinergi bersama membangun komitmen antara Provinsi dan Kabupaten/Kota,” kata Widya mantap.

Penamaan Ibu Parenting di Kabupaten/Kota juga cukup istimewa, sebab diberi nama sesuai dengan karakter dan ciri khas masing-masing daerah dalam penyebutan sosok seorang ibu. Nama-nama Ibu Parenting yang dikukuhkan oleh Widya adalah Asnib Parenting (Maluku Tenggara), Ina Parenting (Maluku Barat Daya), Renad Parenting (Tual), Mama Parenting (Ambon), Enang Parenting (Kepulauan Tanimbar), Ngina Parenting (Buru), Ina Parenting (Buru Selatan), Ina Parenting (Seram Bagian Barat), Jinang Parenting (Kepulauan Aru), dan Nina Parenting (Seram Bagian Timur).

“Saya sangat yakin, Insyaa Allah di tangan mama-mama yang hebat dan luar biasa ini, akan terwujud niat baik kita semua dalam memerangi stunting di bumi raja-raja Maluku, untuk menuju generasi Maluku yang berkualitas tanpa stunting,” kata Widya penuh optimis.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku ini mengatakan, hasil Riset Kesehatan Dasar (Rikesda) tahun 2018 menunjukkan angka stunting di Maluku masing tergolong tinggi yaitu 34 persen, atau peringkat kelima tertinggi di Indonesia.

Untuk itu, lanjut Widya, perlu ada upaya percepatan pencegahan stunting yang akan lebih efektif apabila intervensinya dilakukan secara konvergen, terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama pada target sasaran wilayah dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting. Dikatakannya, peran para Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi sebagai Ibu Parenting, dapat bekerjasama dengan OPD terkait, mulai dari tingkat kabupaten hingga impelementasinya di tingkat desa.

“Di Maluku, tahun 2019 ini terdapat tiga kabupaten locus stunting yang sudah kami kunjungi, insyaa Allah di tahun 2020 nanti kan ada tiga kabupaten lagi yang melaksanakan program penanggulangan stunting yakni Seram Bagian Timur, Maluku Tenggara, dan Maluku Barat Daya,” sebutnya.

Berbeda dengan tahun ini, lanjut dia, tahun depan Widya akan melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah keluarga stunting, agar dapat melihat pola asuh yang dilakukan keluarga.

Sementara itu, Gubernur Maluku, Murad Ismail, mengatakan, peran-peran strategis pemerintah untuk mencapai keberhasilan dari tujuan pembangunan, tidaklah akan berhasil tanpa dukungan para ibu. “Hari ini, kita menyaksikan adanya komitmen pambangunan bersama, percepatan penurunan kemiskinan, dan stunting, dirangkai dengan pengukuhan ibu parenting. Ini adalah langkah maju, yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia, dan ide ini datang dari ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Ibu Widya Murad Ismail, Duta Parenting Provinsi Maluku,” kata Murad disambut riuh tepuk tangan undangan.

Murad berharap agar para suami yang kebetulan menjabat sebagai Bupati Walikota juga dapat mendukung aktivitas Tim Penggerak PKK di daerahnya dalam memerangi stunting. “Untuk para Bupati dan Walikota, saya tahu betul bahwa capaian prestasi seorang bapak, tentunya terdapat seorang ibu yang hebat. Untuk itu saya harap dukungan serupa juga diberikan kepada ibu-ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota di Maluku,” ujarnya.

Pengukungan para Ibu Parenting Kabupaten/Kota se-Maluku ini merupakan rangkaian dari kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan dan stunting di Provinsi Maluku yang diinisiasi oleh Bappeda Provinsi Maluku.

Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), diawal tahun 2019, tingkat kemiskinan Provinsi Maluku masih bertengger di angka 17,69 %. “Hal ini menempatkan Provinsi Maluku, berada pada urutan ke 4 provinsi termiskin di Indonesia,” ungkapnya.

Untuk itu, kata mantan Komandan Korps Brimob Polri ini, perlu ada langkah-langkah percepatan. Sebagaimana target RPJMD tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, tingkat kemiskinan kita harus turun, hingga mencapai 13,43 %.
“Untuk mencapai target ini tidak mudah, kita butuh partisipasi seluruh Bupati, Walikota, dan seluruh komponen pembangunan di Maluku, untuk terlibat dalam langkah percepatan ini, melalui sinergitas, kolaborasi, koordinasi dan komunikasi,” tandasnya.

Langkah percepatan penurunan kemiskinan ini, kata Murad, harus diikuti dukungan pertumbuhan ekonomi yang stabil, angka pengangguran harus diturunkan, inflasi harus tetap dijaga kestabilannya, dan indeks pembangunan manusia, harus diupayakan tetap naik.

“Untuk mewujudkan semua ini, butuh kestabilan politik dan keamanan,” katanya. (humasmaluku)

Comments

comments