Maluku Dapat Rp 760M Bangun Perbatasan
Ambon, indonesiatimur.co – Empat Kabupaten di Maluku masuk daerah perbatasan. Oleh karena itu, untuk tahun 2023 ini, Maluku mendapat Rp 760 Miliar untuk Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas).
“Anggaran di Bappenas untuk Gerbangdutas sebesar lebih kurang Rp 7,7 triliun, tapi tersebar di berbagai Kementerian, lembaga dan juga di pemerintah daerah. Total di Maluku itu untuk 4 Kabupaten sekitar Rp 760 miliar,” jelas Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam Konferensi pers Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas), di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (14/07/2023).
Tito yang didampingi Menkopolhukam, Mahfud MD dan Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan, pembangunan perbatasan ini dengan mekanisme dua arah, tidak hanya membangun dari atas sesuai maunya, tapi juga mendengarkan usulan masukan dari daerah, apa yang diinginkan. Nanti kalau sudah ketemu maka akan dilihat dari porsi anggaran itu di mana, jangan dipakai untuk yang lain.
“Karena peruntukannya itu misalnya di Kementerian A itu untuk Perbatasan, tapi digunakan untuk kepentingan bukan daerah perbatasan. Itulah tugas kami untuk mengarahkan dan mengawasi dan melakukan evaluasi dan kemudian khusus untuk daerah-daerah tadi, anggaran itu dari pusat,”jelasnya.
Menurutnya, mekanisme anggaran dalam bentuk DAK. Misalnya kementerian PUPR ada anggaran untuk membangun jalan perbatasan, jembatan perbatasan, bisa dikerjakan oleh kementerian PUPR sendiri, bisa juga dikerjakan pemerintah daerah dengan uangnya ditransfer menjadi DAK, untuk membangun jalan tertentu atau jembatan tertentu. Kementerian Perhubungan dengan permintaan untuk pembangunan atau perpanjangan runway, atau permintaan sesuai kebutuhan daerah itu.
“Besok salah satu acara yang di Pulau Moa, Ibu Kota Kabupaten MBD itu adalah meresmikan jalan, jembatan. Semuanya uangnya berasal dari DAK Kementerian Pusat yang dimasukan kedalam APBD, bukan murni uang daerah, kalau daerah itu uangnya DAU dan DBH. Kalau misalnya ada lagi hal-hal lain yang belum masuk, mohon maaf, karena besok yang akan kita lakukan itu, sudah diaudit,”ungkapnya. (it-02)
