Ambon, indonesiatimur.co — Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku dari Fraksi Gerindra, Alimudin Kolatlena menegaskan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat yang berdampak pada seluruh daerah di Indonesia, Alimudin menilai Gubernur Maluku tetap aktif melakukan berbagai terobosan, mulai dari sinkronisasi program hingga lobi anggaran ke kementerian dan lembaga di Jakarta.
“Pak Gubernur terus bekerja tanpa henti. Kami di DPR RI menjadi saksi bagaimana beliau intens melakukan komunikasi dan memperjuangkan kepentingan Maluku, termasuk terkait proyek-proyek strategis nasional,” ujarnya kepada media ini, Selasa (05/05/2026)
Salah satu isu penting yang turut disoroti adalah perkembangan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang kini tengah berproses di Badan Legislasi DPR RI. RUU tersebut dinilai krusial untuk memperkuat posisi daerah kepulauan seperti Maluku dalam pembangunan nasional.
“Kami berharap tahun ini RUU Daerah Kepulauan bisa segera disahkan. Ini menjadi perjuangan bersama antara DPR, DPD, dan pemerintah daerah,” tambahnya.
Terkait polemik pengelolaan Gunung Botak, DPR menilai langkah penataan yang diambil Gubernur sudah tepat dan sesuai regulasi. Penertiban dinilai penting untuk menghindari kerusakan lingkungan yang lebih luas akibat aktivitas tambang ilegal yang selama ini tidak terkendali.
“Ini bukan soal kepentingan pribadi. Justru langkah ini untuk memastikan pengelolaan yang legal, terukur, dan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat Maluku,” tegasnya.
DPR juga mengakui masih banyak kritik terhadap realisasi visi-misi daerah. Namun hal tersebut dinilai sebagai bagian dari dinamika dan evaluasi, bukan indikasi pemerintah tidak bekerja.
“Situasi nasional memang berpengaruh, tetapi pemerintah daerah terus berupaya maksimal,” katanya. (it-02)