Launching NZMATES Fase II Oleh Dubes New Zealand, Dorong Perkuat Akses Energi Terbarukan di Maluku
Ambon, indonesiatimur.co — Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Selandia Baru melanjutkan kerja sama pengembangan energi terbarukan di Provinsi Maluku melalui New Zealand-Maluku Access to Renewable Energy Support (NZMATES) Programme Phase 2.
Peluncuran atau kick off NZMATES Programme Phase 2 dilaksanakan dalam rangka memperkuat kerja sama kedua pemerintah dalam mendukung pengembangan energi terbarukan di Maluku. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin (14/09/2026) di Ruang Rapat Kantor Gubernur Maluku, Lantai 6.
Program NZMATES fase kedua ini diharapkan tidak hanya memperluas akses listrik berbasis energi terbarukan di wilayah kepulauan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Prof. Dr. Eng. Enya Listiani Dewi, B.Eng., M.Eng., IPU, mengatakan kerja sama Indonesia dan Selandia Baru di bidang energi terbarukan, khususnya di Maluku, telah berlangsung selama lima tahun.
“Selama ini, kita sudah membangun kerja sama yang erat dengan Pemerintah Selandia Baru. Lima tahun lalu, kerja sama antara Pemerintah Selandia Baru dan Indonesia sudah dimulai, khususnya dengan fokus di wilayah Maluku,” kata Enya.
Menurut Enya, kerja sama tersebut sempat terdampak pandemi COVID-19. Setelah fase pertama diselesaikan, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru kini memasuki fase kedua kerja sama.
Selain di Maluku, kerja sama kedua negara juga mencakup pengembangan energi panas bumi di Sulawesi Utara. Wilayah tersebut menjadi salah satu fokus karena memiliki potensi panas bumi yang besar.
Khusus di Maluku, pengembangan energi terbarukan dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Universitas Pattimura dan Politeknik Negeri Ambon.
Enya mengatakan pengembangan energi terbarukan menjadi semakin penting bagi Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Timur yang memiliki karakter geografis berupa kepulauan dan banyak pulau kecil. Kondisi tersebut membuat penyediaan listrik menjadi tantangan tersendiri.
Salah satu hasil kerja sama tersebut dapat dilihat di Pulau Tiga. Sebelumnya, masyarakat setempat mengandalkan mesin diesel sebagai sumber listrik dan hanya dapat menikmati pasokan listrik sekitar enam jam.
Melalui kerja sama Pemerintah Indonesia, Pemerintah Selandia Baru dan PLN, PLTS di wilayah tersebut kemudian diperbesar dan direvitalisasi agar dapat beroperasi secara lebih optimal.
“Sekarang sudah bisa berfungsi 24 jam. Itu sudah mulai sejak 2024,” ujar Enya.
Menurut dia, kehadiran listrik selama 24 jam mulai memberikan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Pemanfaatan listrik tidak lagi hanya untuk penerangan, tetapi juga mulai digunakan untuk menunjang kebutuhan rumah tangga dan aktivitas ekonomi.
Enya mencontohkan masyarakat yang sebelumnya hanya menggunakan listrik untuk menyalakan lampu kini mulai memiliki berbagai peralatan rumah tangga, termasuk mesin cuci dan radio.
“Setelah listrik tersedia 24 jam, masyarakat mulai merasakan manfaatnya untuk meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari,” katanya.
Selain meningkatkan kualitas hidup, pengembangan PLTS di pulau-pulau kecil dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM). Pengurangan konsumsi BBM juga berpotensi menekan biaya pembangkitan dan beban subsidi pemerintah.
Enya mengatakan masyarakat kini tidak perlu menggunakan diesel untuk memenuhi seluruh kebutuhan listrik rumah tangga. Diesel masih digunakan untuk kebutuhan tertentu, seperti aktivitas nelayan, sedangkan kebutuhan listrik rumah tangga dapat dipenuhi melalui energi surya.
Ia mengungkapkan biaya pembangkitan listrik menggunakan diesel di sejumlah wilayah dapat mencapai sekitar 30 sen dolar AS per kilowatt-hour. Di sisi lain, tarif yang dibayarkan pelanggan rumah tangga berada pada kisaran Rp700 hingga Rp900 per kilowatt-hour, sementara biaya produksinya dapat mencapai sekitar Rp5.000 per kilowatt-hour.
“Ini kan harus ditekan. Dengan adanya PLTS yang bisa dibangkitkan sendiri, ini sangat-sangat mengurangi subsidi,” ujarnya.
Enya menilai keberhasilan pengembangan energi terbarukan di wilayah kepulauan juga sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat lokal.
Ia mencontohkan salah seorang warga Pulau Tiga yang direkrut PLN sebagai operator pembangkit. Menurut Enya, keterlibatan masyarakat lokal memberikan manfaat ekonomi sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas yang dibangun.
“Karena operatornya berasal dari masyarakat setempat, mereka juga memiliki rasa memiliki terhadap pembangkit tersebut. Kita berharap dengan adanya keterlibatan masyarakat lokal, keberlanjutan program ini dapat terjaga,” katanya.
Memasuki fase kedua NZMATES, pemerintah juga akan memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui kerja sama dengan institusi pendidikan. Universitas Pattimura dan Politeknik Negeri Ambon diharapkan dapat berperan dalam menyiapkan tenaga terampil di bidang energi terbarukan.
Enya mengatakan pengembangan program tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga diperlukan agar masyarakat lokal mampu mengelola dan menjaga keberlanjutan fasilitas energi yang telah dibangun.
Pemerintah juga membuka peluang pengembangan pilot project baru di pulau-pulau lain.
Menurut Enya, energi terbarukan dapat dimanfaatkan lebih jauh untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui penggunaan listrik untuk cold storage guna menyimpan hasil perikanan serta kegiatan pengeringan hasil pertanian dan perikanan.
“Program energi terbarukan tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga dapat mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan,” ujarnya.
Enya menambahkan bauran energi baru dan terbarukan secara nasional telah mencapai sekitar 18,3 persen. Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan karena sejumlah pulau kecil masih bergantung pada BBM sebagai sumber energi pembangkit listrik.
Karena itu, pemerintah mendorong pengembangan sumber energi lokal sesuai dengan potensi masing-masing daerah.
Untuk wilayah Indonesia Timur, Enya menilai energi surya memiliki potensi besar karena tingginya intensitas cahaya matahari. Selain itu, energi angin juga dapat dikembangkan di wilayah yang memiliki potensi kecepatan angin yang memadai.
“Kombinasi berbagai sumber energi ini mungkin dapat kita manfaatkan. Ketika di suatu daerah sumber airnya terbatas, kita dapat memaksimalkan pembangkit listrik tenaga surya ataupun pembangkit listrik tenaga angin,” katanya.
Pemanfaatan sumber energi lokal, lanjut Enya, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap BBM yang harus didatangkan dari luar daerah. Hal tersebut menjadi penting bagi wilayah kepulauan karena biaya transportasi BBM relatif tinggi.
Selandia Baru Perkuat Kemitraan
Sementara itu, Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Philip N. Taula, mengatakan kemitraan kedua negara dalam pengembangan energi terbarukan telah berlangsung cukup lama.
“Sudah lama terjalin kemitraan antara Pemerintah Selandia Baru dan Pemerintah Indonesia, khususnya di bidang energi terbarukan, termasuk energi panas bumi serta berbagai sumber energi terbarukan lainnya,” kata Taula.
Taula mengatakan kunjungannya ke Ambon merupakan kunjungan pertamanya. Ia mengapresiasi keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat lokal, institusi pendidikan, dan para mitra dalam pelaksanaan NZMATES.
Menurut dia, fase pertama NZMATES telah selesai dan kini memasuki fase kedua. Program tersebut akan berfokus pada penguatan masyarakat, pembangunan ekonomi, serta peningkatan akses terhadap energi terbarukan.
“Kami sangat senang dapat meluncurkan NZMATES fase kedua,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Selandia Baru bekerja sama dengan Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi Maluku, PLN, Yayasan Mercy Corps Indonesia, GHD, institusi akademik, dan masyarakat lokal.
Taula menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah provinsi, terutama terkait dukungan teknis, prosedur, serta pemahaman terhadap regulasi daerah.
Ia berharap NZMATES fase kedua dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku.
“Yang menjadi fokus utama adalah masyarakat lokal. Apabila masyarakat lokal terlibat secara aktif dalam program ini, saya percaya hasilnya akan lebih baik. Akan ada rasa memiliki yang lebih kuat serta partisipasi masyarakat yang lebih besar,” katanya.
Taula menegaskan keterlibatan masyarakat lokal, pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta para mitra menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pengembangan energi terbarukan di Maluku.
“PLN juga merupakan salah satu mitra yang sangat penting dalam program ini,” ujarnya. (it-10)
