Selisih Kerugian Negara Rp490,9 Juta, Andreas Kol Desak Jamwas Periksa Kejari Tual
Tual, indonesiatimur.co – Penetapan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan talud penahan tanah di Yarler, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, menyisakan pertanyaan serius. Bukan semata soal siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga menyangkut perbedaan mencolok penghitungan kerugian keuangan negara yang kini menjadi sorotan publik.
Bagaimana mungkin proyek bernilai sekitar Rp1,2 miliar yang disebut telah rampung 100 persen justru dikaitkan dengan dugaan kerugian negara Rp500 juta, sementara hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut hanya menemukan angka Rp9,1 juta?
Selisih mencapai Rp490,9 juta inilah yang dipersoalkan Andreas Kol, warga Kota Tual. Ia mendesak adanya penjelasan terbuka mengenai dasar hukum, kewenangan lembaga pemeriksa, serta metode penghitungan kerugian negara yang digunakan Kejaksaan Negeri Tual.
Sorotan Andreas muncul setelah Kejaksaan Negeri Tual menetapkan empat orang berinisial ASR, OSP, CS, dan MR sebagai tersangka pada 16 November 2026.
Menurut Andreas, penetapan tersangka tersebut harus disertai dasar pembuktian yang jelas, terutama menyangkut angka kerugian negara sebesar Rp500 juta yang dikaitkan dengan proyek pembangunan talud di Yarler.
SELISIH Rp490,9 JUTA: BPK DAN KEJARI TUAL BEDA HITUNGAN
Andreas mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, dugaan kerugian negara dalam proyek tersebut disebut sebesar Rp9,1 juta. Nilai itu, menurut keterangannya, telah dikembalikan oleh salah satu pihak berinisial CS.
Namun, dalam proses penanganan perkara oleh Kejaksaan Negeri Tual, dugaan kerugian negara justru disebut mencapai Rp500 juta.
Perbedaan kedua angka tersebut mencapai Rp490,9 juta. Sebuah selisih yang menurut Andreas tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif biasa dan harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
“Bagaimana mungkin terdapat perbedaan yang begitu jauh? BPK menghitung kerugian negara Rp9,1 juta, sementara Kejaksaan menyebut Rp500 juta. Ini selisih Rp490,9 juta. Publik berhak mengetahui dari mana angka tersebut diperoleh dan bagaimana metode penghitungannya,” ungkap Andreas kepada media ini, Kamis (19/11/2026).
Ia mempertanyakan apakah angka Rp500 juta tersebut berasal dari temuan kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, kualitas konstruksi, atau komponen pekerjaan lainnya.
Menurutnya, penyidik tidak cukup hanya menyampaikan besaran dugaan kerugian negara tanpa membuka dasar teknis dan hasil pemeriksaan yang melandasinya.
TALUD RAMPUNG 100 PERSEN, MENGAPA KERUGIAN DISEBUT Rp500 JUTA?
Persoalan semakin menarik perhatian karena proyek pembangunan talud penahan tanah di Yarler tersebut, menurut Andreas, telah diselesaikan 100 persen.
Dengan nilai proyek sekitar Rp1,2 miliar, bangunan talud berdiri dan dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Proyek itu juga tidak mangkrak ataupun terbengkalai.
Kondisi fisik tersebut menjadi salah satu alasan Andreas mempertanyakan bagaimana dugaan kerugian negara sebesar Rp500 juta dihitung.
“Kalau proyeknya selesai 100 persen, lalu disebut terdapat kerugian negara Rp500 juta, apa sebenarnya yang menjadi dasar perhitungannya? Apakah ada kekurangan volume? Apakah spesifikasinya tidak sesuai? Kalau memang ada, harus ditunjukkan secara jelas,” tegasnya.
Ia menilai, penyidik harus mampu menjelaskan bagian pekerjaan mana yang dianggap bermasalah dan bagaimana kekurangan tersebut menghasilkan angka kerugian hingga Rp500 juta.
Menurut Andreas, selesainya pekerjaan secara fisik memang tidak otomatis membuktikan tidak adanya kerugian negara. Namun, sebaliknya, angka kerugian sebesar itu juga harus didukung penghitungan teknis dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, ia meminta persoalan tersebut diperiksa secara objektif agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru di tengah masyarakat.
ANDREAS SINGGUNG PUTUSAN MK DAN PENGGUNAAN PASAL 603
Selain mempermasalahkan perbedaan penghitungan kerugian negara, Andreas meminta penyidik memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 tertanggal 9 Februari 2026.
Menurutnya, putusan tersebut perlu menjadi rujukan dalam menilai kewenangan lembaga yang melakukan pemeriksaan dan penghitungan kerugian keuangan negara.
Ia menyoroti kedudukan BPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga memiliki fungsi pengawasan yang harus ditempatkan sesuai ketentuan kewenangan masing-masing.
“Penegak hukum harus memperhatikan dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan proses penegakan hukum, termasuk ketika menentukan dan membuktikan adanya kerugian keuangan negara,” ujarnya.
Andreas turut mempertanyakan penggunaan Pasal 603 sebagai salah satu dasar hukum penjeratan para tersangka, terutama terkait pembuktian unsur kerugian keuangan negara.
Baginya, seluruh dasar hukum yang digunakan penyidik harus dijelaskan secara terang. Jangan sampai muncul pertanyaan mengenai ketepatan penerapan pasal maupun dasar penghitungan kerugian negara dalam perkara tersebut.
MINTA JAMWAS PERIKSA KEJARI TUAL, KAJARI DIMINTA DIPINDAHKAN
Atas berbagai persoalan tersebut, Andreas meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia turun tangan mengevaluasi penanganan kasus dugaan korupsi proyek talud Yarler.
Ia secara khusus meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) memeriksa proses penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Tual, termasuk dasar penetapan tersangka dan metode penghitungan kerugian negara.
Andreas bahkan meminta agar Kepala Kejaksaan Negeri Tual, Widarto Adi Nugroho, dipindahkan dari jabatannya.
Permintaan tersebut merupakan sikap dan desakan Andreas yang didasarkan pada penilaiannya terhadap sejumlah aspek penanganan perkara yang menurutnya perlu diuji kembali kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penetapan tersangka. Setiap tindakan penyidikan harus memiliki landasan hukum, alat bukti, dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai perbedaan angka kerugian negara sebesar ini justru menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Kejaksaan Agung perlu memeriksa bagaimana proses penanganan perkara ini dilakukan, termasuk dasar penetapan kerugian negara Rp500 juta,” tandasnya.
SIAPKAN LAPORAN KE JAMWAS DAN KOMNAS HAM
Andreas tidak hanya menyampaikan kritik melalui pernyataan publik. Ia mengaku sedang mempersiapkan laporan resmi kepada Jamwas Kejaksaan Agung RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), terutama terkait penetapan Charles Suanti sebagai tersangka.
Menurutnya, penetapan Charles sebagai tersangka patut mendapat pemeriksaan lebih lanjut karena ia menilai terdapat persoalan dalam penerapan ketentuan hukum, khususnya terkait penentuan kerugian keuangan negara.
Andreas menyebut perbedaan penghitungan antara BPK dan Kejaksaan Negeri Tual telah memunculkan tanda tanya besar sekaligus memicu persepsi negatif masyarakat terhadap institusi penegak hukum tersebut.
“Penetapan tersangka ini membuat masyarakat bertanya-tanya. Jangan sampai muncul penilaian bahwa Kejaksaan Negeri Tual sudah masuk angin karena melakukan sesuatu yang menurut kami tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kalau ada hasil pemeriksaan BPK, maka kewenangan dan kedudukan hasil pemeriksaan tersebut harus dihormati sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
Ia juga mengakui bahwa penetapan Charles Suanti sebagai tersangka telah berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada Kejaksaan Negeri Tual.
“Penetapan tersangka terhadap Charles Suanti telah membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada Kejaksaan Negeri Tual. Karena itu, kami sedang mempersiapkan laporan ke Kejaksaan Agung dan Komnas HAM agar persoalan ini mendapat perhatian dan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing lembaga,” ujarnya.
Andreas berharap laporan tersebut dapat mendorong pemeriksaan objektif terhadap proses penyidikan, dasar penetapan tersangka, serta metode penghitungan dugaan kerugian negara dalam proyek pembangunan talud Yarler.
PUBLIK MENUNGGU PENJELASAN KEJARI TUAL
Perkara talud Yarler kini tidak hanya menjadi persoalan hukum bagi empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Perbedaan angka kerugian negara juga telah memunculkan tuntutan transparansi terhadap proses penegakan hukum di Kota Tual.
Ada sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban: apa dasar penghitungan kerugian negara Rp500 juta? Mengapa hasilnya berbeda jauh dengan angka Rp9,1 juta yang menurut Andreas tercantum dalam pemeriksaan BPK? Siapa yang melakukan penghitungan tersebut? Bagaimana metode pemeriksaannya? Dan apa dasar penyidik menetapkan Charles Suanti bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka?
Pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan penjelasan resmi dari Kejaksaan Negeri Tual, bukan sekadar perdebatan di ruang publik.
Penanganan perkara dugaan korupsi harus tetap berjalan secara profesional dan independen. Namun, transparansi, ketepatan penerapan hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak tersangka juga merupakan bagian penting dari prinsip negara hukum.
Pada akhirnya, publik tidak hanya menunggu siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga ingin mengetahui apakah seluruh proses penegakan hukum telah dilakukan berdasarkan bukti, kewenangan, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (it-03)
