Stunting dan Kemiskinan Turun, Tapi Ambon Kurang Diapresiasi Pusat, Ini Penyebabnya
Ambon, indonesiatimur.co – Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, mengungkap salah satu persoalan mendasar yang selama ini menghambat Kota Ambon memperoleh apresiasi dari pemerintah pusat. Bukan karena minim prestasi, melainkan lemahnya sistem pelaporan yang dilakukan oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pernyataan tersebut disampaikan Bodewin usai memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Balai Kota Ambon, Senin (01/06/2026).
Menurutnya, berbagai capaian pembangunan yang berhasil diraih Pemerintah Kota Ambon selama ini belum sepenuhnya diketahui pemerintah pusat karena tidak didukung oleh laporan yang lengkap, akurat, dan berkelanjutan.
“Masalah yang kita hadapi adalah apa yang sudah kita kerjakan tidak semuanya dilaporkan ke pemerintah pusat. Ini bukan pernyataan saya, tetapi menjadi catatan langsung dari kementerian,” ungkap Bodewin.
Padahal, kata dia, Pemkot Ambon terus bekerja menjalankan berbagai program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. Berbagai indikator pembangunan bahkan menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir.
Salah satu capaian yang menjadi perhatian adalah keberhasilan menekan angka stunting secara signifikan serta menurunkan angka kemiskinan hingga mendekati satu persen. Namun keberhasilan tersebut belum mampu mendongkrak posisi Ambon dalam berbagai penilaian nasional karena minimnya pelaporan.
“Stunting kita turun jauh, angka kemiskinan juga turun hampir satu persen. Ini hasil kerja keras yang nyata. Tetapi jika tidak dilaporkan dengan baik, pemerintah pusat tidak memiliki dasar untuk menilai capaian tersebut,” tegasnya.
Bodewin menjelaskan, sistem evaluasi pemerintah pusat sangat bergantung pada laporan yang dikirimkan secara periodik oleh pemerintah daerah. Karena itu, meskipun program berjalan baik di lapangan, hasilnya tidak akan tercatat dalam penilaian nasional apabila tidak terdokumentasi secara resmi.
“Pusat tidak bisa menilai sesuatu yang tidak mereka ketahui. Mereka bekerja berdasarkan laporan yang masuk dari daerah,” katanya.
Ia menduga persoalan tersebut terjadi karena data yang dimiliki masing-masing OPD belum dikelola dan diinput secara maksimal. Akibatnya, banyak capaian pembangunan yang tidak tersampaikan kepada kementerian maupun lembaga terkait.
“Setiap OPD memiliki data dan capaian masing-masing. Kemungkinan besar data-data itu belum terinput dengan baik sehingga tidak sampai ke pusat,” ujarnya.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Ambon akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaporan di seluruh OPD. Setiap perangkat daerah diminta lebih aktif mendokumentasikan, mengelola, dan menyampaikan capaian kinerja sesuai bidang tugasnya.
Menurut Bodewin, pembenahan ini bukan semata-mata untuk mengejar penghargaan, tetapi untuk memastikan kerja keras pemerintah daerah dan masyarakat Ambon mendapatkan pengakuan yang objektif.
“Jangan sampai kita sudah bekerja keras, menghasilkan banyak kemajuan, tetapi tidak mendapat apresiasi hanya karena tidak dilaporkan. Sementara daerah lain yang pelaporannya lebih baik justru memperoleh penghargaan,” tegasnya.
Karena itu, penguatan tata kelola data dan sistem pelaporan akan menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kota Ambon ke depan. Dengan sistem yang lebih tertata, setiap capaian pembangunan diharapkan dapat terdokumentasi secara baik dan menjadi dasar penilaian pemerintah pusat.
“Kalau kita memang layak mendapatkan apresiasi, maka seluruh capaian itu harus tercatat dan dilaporkan dengan baik. Itu yang sedang dan akan terus kita benahi,” pungkas Bodewin. (it-02)
