Dari Kampus hingga Kejati, ESDM Bangun Barisan Baru Kawal Tambang dan Blok Masela
Ambon, indonesiatimur.co – Di tengah meningkatnya perhatian terhadap tata kelola sumber daya alam dan penegakan hukum sektor pertambangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai memperkuat jejaring kolaborasi di daerah. Ambon menjadi salah satu titik penting dalam upaya tersebut, melalui rangkaian pertemuan dengan kalangan akademisi dan aparat penegak hukum.
Staf Ahli Kementerian ESDM RI, Michael Wattimena, di Ambon pada Rabu (24/07/2026) menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak lagi dapat dilakukan secara sektoral. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan institusi penegak hukum agar kekayaan alam dapat dikelola secara transparan, berkelanjutan, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Pesan itu mengemuka dalam kunjungan kerja yang mempertemukannya dengan jajaran Universitas Pattimura dan Kejaksaan Tinggi Maluku di Ambon.
“Pertemuan ini menjadi langkah awal membangun komunikasi dan memperkuat kolaborasi. Ke depan, berbagai isu strategis terkait regulasi, tata kelola pertambangan, hingga penguatan penegakan hukum akan dibahas lebih mendalam bersama para pemangku kepentingan di daerah,” ujar Wattimena.
Babak Baru Penegakan Hukum Sektor Tambang
Dalam kesempatan tersebut, Wattimena menyoroti kehadiran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM yang dinilainya sebagai tonggak penting dalam reformasi pengawasan sektor energi dan sumber daya mineral.
Direktorat yang baru dibentuk itu memiliki mandat memperkuat pengawasan sekaligus menindak berbagai pelanggaran yang selama ini menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.
Menurutnya, meski usia lembaga tersebut masih relatif muda, sejumlah langkah konkret telah dilakukan dalam mengawal kepatuhan hukum di sektor pertambangan dan mineral.
Wattimena juga memberikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah kepada putra Maluku, Jefri Huwei, yang dipercaya memimpin direktorat tersebut.
“Kehadiran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum menunjukkan keseriusan negara dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai aturan. Ini merupakan instrumen penting untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat,” katanya.
Kampus Dilibatkan dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam
Bagi ESDM, penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pendekatan hukum. Peran akademisi dinilai sangat penting dalam menghadirkan kajian ilmiah yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan.
Karena itu, konsultasi dengan Universitas Pattimura menjadi bagian dari strategi memperkuat aspek regulasi dan tata kelola pertambangan berbasis ilmu pengetahuan.
Kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya menjawab kebutuhan investasi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Sementara koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Maluku diarahkan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pengelolaan sumber daya alam di daerah.
Blok Masela Kembali Jadi Harapan Maluku
Di luar agenda penegakan hukum, Wattimena juga menyinggung salah satu proyek energi terbesar di Indonesia Timur, yakni Blok Masela.
Menurutnya, proyek strategis nasional tersebut kini mulai menunjukkan perkembangan setelah sekian lama berjalan tanpa kemajuan signifikan.
Ia mengapresiasi langkah Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang dinilai aktif mendorong percepatan penyelesaian berbagai persoalan yang menghambat realisasi proyek migas raksasa tersebut.
“Selama puluhan tahun masyarakat Maluku menunggu kepastian pengembangan Blok Masela. Saat ini terdapat optimisme baru karena pemerintah mulai mengambil langkah-langkah strategis agar proyek ini bergerak lebih cepat,” ujarnya.
Wattimena berharap koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, Forkopimda, pelaku usaha, dan masyarakat dapat semakin diperkuat sehingga manfaat ekonomi proyek tersebut dapat segera dirasakan.
Momentum Putra Daerah di Panggung Nasional
Lebih jauh, Wattimena menilai keberadaan sejumlah putra Maluku yang kini menempati posisi strategis di tingkat nasional merupakan momentum penting bagi percepatan pembangunan daerah.
Menurutnya, keterlibatan sumber daya manusia asal Maluku dalam pengambilan kebijakan nasional dapat membuka ruang komunikasi yang lebih efektif antara pusat dan daerah, terutama dalam mendorong investasi, pembangunan infrastruktur energi, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan.
“Yang terpenting adalah bagaimana seluruh pihak membangun sinergi. Ketika pemerintah, akademisi, dan aparat penegak hukum berjalan bersama, maka pengelolaan sumber daya alam tidak hanya menghasilkan investasi, tetapi juga kesejahteraan bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui pendekatan kolaboratif tersebut, Kementerian ESDM ingin memastikan bahwa kekayaan energi dan mineral Indonesia, termasuk yang berada di Maluku, tidak sekadar menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. (it-02)
