Diseret Isu Penyadapan, Bahlil Ultimatum: Somasi atau Proses Hukum!
Ambon, indonesiatimur.co – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, angkat bicara sekaligus melontarkan peringatan keras kepada pihak-pihak yang mengaitkan namanya dengan dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara. Ia menegaskan tidak terlibat dalam isu tersebut dan siap menempuh jalur hukum jika namanya terus diseret tanpa bukti.
Bahlil bahkan mengancam akan melayangkan somasi kepada sejumlah pihak yang telah menyebut namanya dalam persoalan dugaan penyadapan tersebut.
Pernyataan tegas itu disampaikan Bahlil kepada wartawan usai menghadiri pelantikan dan konsolidasi pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Maluku periode 2025–2030 di Ambon, Sabtu (07/11/2026).
Bahlil meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan yang disebut-sebut menyasar kepala negara dan sejumlah pejabat lainnya. Menurutnya, pengusutan harus dilakukan secara transparan agar fakta sebenarnya terungkap dan tidak berkembang menjadi spekulasi publik.
“Kita meminta kepada aparat untuk melakukan pengusutan secara tuntas dan transparan, agar semuanya menjadi terang-benderang,” tegasnya.
Namanya Ikut Disebut, Bahlil: Sama Sekali Tidak Benar
Bahlil mengungkapkan, dirinya juga disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang menjadi sasaran penyadapan. Namun, ia membantah informasi yang mengaitkan dirinya dengan dugaan pertemuan bersama sejumlah ketua umum partai politik beberapa jam sebelum persoalan itu mencuat.
Ia mengaku baru mengetahui isu tersebut setelah membaca pemberitaan ketika tiba di Ambon.
“Saya juga tidak tahu ketua umum partainya siapa. Tapi tadi pagi saya baca, setelah turun pesawat, isu itu mengarah kepada saya. Jadi, saya katakan bahwa itu sama sekali tidak benar,” tandasnya.
Bahlil mengingatkan agar tidak ada pihak yang sembarangan menyampaikan informasi maupun tuduhan yang berpotensi merusak reputasi seseorang.
Ia menegaskan, pihak-pihak yang telah menyebut namanya harus siap mempertanggungjawabkan pernyataan tersebut.
“Saya meminta agar jangan salah bicara. Kepada beberapa orang yang sudah menyebut nama saya, saya akan memberikan somasi dalam waktu tertentu. Kalau tidak, saya akan melakukan proses hukum,” ancamnya.
Demokrasi Bukan Ruang untuk Fitnah
Lebih jauh, Bahlil mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi harus tetap dibarengi etika dan tanggung jawab.
Menurutnya, demokrasi tidak boleh menjadi pembenaran untuk menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, apalagi jika berpotensi menjadi fitnah dan merugikan pihak lain.
“Kita ini negara demokrasi, tetapi demokrasi yang bermartabat. Jangan semua hal dibicarakan dengan informasi yang tidak benar dan bisa mengarah kepada fitnah. Itu tidak bagus. Kita harus saling menghargai,” ujarnya.
Karena itu, ia kembali mendesak aparat kepolisian melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dugaan penyadapan tersebut. Bahlil menilai, hanya melalui proses hukum yang transparan, kebenaran persoalan itu dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan. (it-02)
