Sah Pimpin Golkar Maluku, Umar Lessy Bidik Kebangkitan dan Kursi DPR RI
Ambon, indonesiatimur.co – Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Umar A. Lessy, SP, MM, secara terbuka mengakui Partai Golkar Maluku mengalami kemunduran politik dalam dua pemilu terakhir. Tidak hanya gagal mengirimkan wakil ke DPR RI pada Pemilu 2019 dan 2024, Golkar juga kehilangan posisi dalam unsur pimpinan DPRD Provinsi Maluku hasil Pemilu 2024.
Kondisi tersebut menjadi pekerjaan besar kepengurusan DPD Partai Golkar Maluku periode 2025–2030 yang resmi dilantik. Umar menegaskan, kepengurusan baru harus menjadi momentum konsolidasi total untuk mengembalikan kejayaan partai berlambang pohon beringin di Maluku.
Dalam sambutannya pada pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Umar menyebut kepengurusan periode 2025–2030 bukan sekadar pergantian struktur organisasi, melainkan kepengurusan konsolidasi dan kebangkitan politik Golkar di Maluku.
“Kita harus berani bercermin jujur kepada diri sendiri dan terbuka kepada publik. Dalam dua pemilu terakhir, tahun 2019 dan 2024, Partai Golkar Maluku belum berhasil mengirimkan wakilnya ke DPR RI,” ungkap Umar.
Ia juga mengakui hasil Pemilu 2024 menempatkan Golkar Maluku di luar unsur pimpinan DPRD Provinsi Maluku.
Namun, menurutnya, kenyataan politik tersebut tidak boleh disikapi dengan saling menyalahkan. Sebaliknya, kondisi itu harus menjadi momentum memperbaiki organisasi, memperkuat barisan dan merumuskan kembali arah perjuangan partai.
Salah satu target strategis yang dicanangkan adalah merebut kembali posisi pimpinan DPRD Provinsi Maluku sekaligus mengembalikan keterwakilan Golkar di DPR RI pada Pemilu 2029.
“Kepemimpinan di parlemen bukan semata-mata tentang jabatan dan kedudukan, tetapi tentang seberapa besar kemampuan kita memperjuangkan kepentingan rakyat secara efektif, terarah dan bermakna,” tegasnya.
Konsolidasi Hingga Desa, Tak Boleh Hanya Hidup di Atas Kertas
Untuk mewujudkan target tersebut, Umar menekankan pentingnya konsolidasi organisasi secara terstruktur, sistematis dan berjenjang, mulai dari DPD tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa.
Ia mengingatkan seluruh pengurus agar tidak menjadikan struktur partai sebatas formalitas organisasi.
“Tidak boleh ada struktur yang hanya hidup di atas kertas. Tidak boleh ada kader yang berjalan sendiri. Seluruh kekuatan partai harus bergerak dalam satu irama, satu komando perjuangan dan satu tujuan politik yang terukur,” ujarnya.
Umar juga mendorong Golkar Maluku melakukan pembenahan strategi elektoral dengan membaca perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, partai harus membuka ruang seluas-luasnya bagi kader muda yang memiliki integritas dan kapasitas, sekaligus merangkul tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama serta kalangan profesional.
Ia menegaskan, kader Golkar tidak boleh hanya muncul ketika menjelang pemilu, tetapi harus konsisten bekerja dan membangun kepercayaan masyarakat sepanjang waktu.
“Kemenangan tidak lahir dari keramaian sesaat, melainkan dari kerja yang tekun, organisasi yang kuat dan kepercayaan rakyat yang terus dirawat,” tandasnya.
Golkar Harus Berpihak pada Persoalan Masyarakat Kepulauan
Selain pembenahan internal, Umar menyoroti tantangan pembangunan Maluku sebagai provinsi kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, tetapi masih menghadapi berbagai persoalan mendasar.
Ketimpangan pembangunan antarwilayah, mahalnya akses transportasi dan logistik, kemiskinan di kalangan petani dan nelayan, serta belum optimalnya pemanfaatan sumber daya kelautan dan energi menjadi persoalan yang menurutnya harus diperjuangkan melalui agenda politik partai.
Karena itu, Golkar Maluku harus hadir dengan kebijakan yang membumi dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
“Kita harus mendukung pemerintah pusat dan daerah sekaligus mengambil peran strategis dalam memperjuangkan keadilan pembangunan bagi pulau-pulau kecil, memperkuat ekonomi maritim dan memastikan kekayaan alam Maluku menjadi sumber kesejahteraan bagi rakyat itu sendiri,” katanya.
Umar optimistis, dengan dukungan dan arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, Golkar Maluku mampu bangkit dan kembali menjadi kekuatan politik yang menentukan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Minta Bahlil Perjuangkan Abdul Mutalib Sangadji Jadi Pahlawan Nasional
Di hadapan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Umar juga menyampaikan aspirasi masyarakat Maluku terkait perjuangan gelar Pahlawan Nasional bagi tokoh perintis kemerdekaan asal Maluku, Abdul Mutalib Sangadji.
Aspirasi tersebut disampaikannya menjelang peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November.
Umar meminta Bahlil ikut membantu memperjuangkan pengakuan negara terhadap jasa Abdul Mutalib Sangadji yang menurutnya telah puluhan tahun diperjuangkan untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional.
Ia menyebut Abdul Mutalib Sangadji merupakan salah satu tokoh pergerakan nasional yang memiliki jasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Umar juga mengungkapkan kedekatan historis dan emosionalnya dengan tokoh tersebut karena berasal dari kampung yang sama, yakni Desa Rohomoni, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.
“Tokoh itu adalah Bapak Abdul Mutalib Sangadji, salah seorang tokoh pergerakan nasional. Seluruh angkatannya sudah menjadi Pahlawan Nasional, hanya beliau sendiri yang belum menjadi Pahlawan Nasional,” ungkapnya.
Karena itu, ia berharap Bahlil Lahadalia dapat membantu menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Maluku tersebut kepada pemerintah pusat.
Umar menutup sambutannya dengan mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik bekerja dengan kesungguhan, menjaga persatuan dan membuktikan kebangkitan Golkar melalui kerja nyata.
“Kebangkitan tidak cukup diucapkan, tetapi harus diperjuangkan. Kepercayaan tidak cukup dijanjikan, tetapi harus dibuktikan,” pungkasnya. (it-02)
