Hukum Maluku 

Tak Perlu Antri, Imigrasi Ambon Luncurkan APAPO

Ambon, indonesiatimur.co.– Kantor Imigrasi Ambon pada Senin (18/02/2019) telah meluncurkan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (APAPO). Menurut Kasi Lantaskim Ambon, Roy Rumayaun, APAPO ini digunakan untuk memudahkan masyarakat mendaftar permohonan paspor sehingga dapat menentukan waktu datangnya ke Kantor Imigrasi. ” Pelayanan berbasis aplikasi di Imigrasi kota Ambon sudah berlangsung sejak tanggal 18 Februari 2019 lalu. APAPO bisa di-download di Google Play Store, dengan kata kunci ‘Layanan Paspor Online’, untuk pengguna Android, dan di web antrian.imigrasi.go.id/Layanan/,” jelasnya. Walaupun penggunaan aplikasi ini baru 4 hari di kota Ambon, namun sudah banyak orang…

selanjutnya
Hukum 

Kantor Imigrasi Ambon Bentuk Tim-Pora Tingkat Kecamatan

Ambon, indonesiatimur.co – Kantor Imigrasi Ambon pada tahun anggaran 2019 ini, mulai membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) hingga tingkat kecamatan. Demikian dikatakan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Kasi Inteldakim) Kantor Imigrasi Ambon, Prihatno Juniardy, kepada pers pada Rabu (20/02/2018). “Di tahun anggaran 2019 ini, kami sudah memiliki rencana dan program kerja yang memang sudah terukur, selain pengawasan rutin, kami juga sudah merancang sebuah anggaran yaitu pembetukan Tim-Pora sampai tingkat kecamatan di semua wilayah kerja kami di lima kabupaten dan satu kota,”jelasnya. Menurutnya, pembentukan ini akan di mulai…

selanjutnya
Hukum Maluku 

TIPIKOR Jadi Momok Yang Menakutkan Bagi Aparat Pemerintah

Ambon, indonesiatimur.co – Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), saat ini masih merupakan momok yang menakutkan bagi aparat pemerintahan. Selain pengetahuan yang terbatas dan pemahaman yang berbeda tentang Batasan tugas dan tanggungjawab pengelolaan Keuangan Negara beserta kaidah-kaidah pengelola keuangan negara yang baik dan keterbatasan pemahaman tentang tindak pidana korupsi terkadang menyebabkan keraguan dalam mengambil langkah dalam pengelolaan keuangan negara. Bahkan hal ini seringkali menyebabkan aparat pemerintah salah langkah dan tergiring pada tindak pidana korupsi. “Tentu hal ini sangat tidak kita inginkan,” demikian hal itu disampaikan Gubernur Maluku, said Assagaff dalam sambutannya sebagai…

selanjutnya
Hukum Maluku 

LP2KT Datangi KPK Lapor Dugaan Korupsi di MTB

Ambon, indonesiatimur.co – Kuasa Hukum Lembaga Putra Putri Kepulauan Tanimbar (LP2KT), Enos Fun, mengatakan, pada Selasa (6/11), dia dan beberapa pengurus LP2KT, telah menyambangi kantor KPK di Jalan Kuningan Persada Kav-4 Jakarta. Menurutnya, mereka ke Kantor KPK untuk melaporkan dugaan kasus korupsi yang dilakukan pejabat di MTB pada era sebelum pemerintahan Petrus Fatlolon . “Saya dan teman-teman LP2KT sudah menyambangi KPK, dan sudah melaporkan beberapa kasus terkait dengan dugaan-dugaan korupsi di MTB,  yang telah dilakukan pejabat-pejabat sebelum pemerintahan saat ini atau di saat pemerintahan Bito Temmar,”jelasnya. Dirinya mengatakan, agar laporannya…

selanjutnya
Hukum 

Fatlolon: Saya Siap Dipanggil Kejati Maluku

Ambon, indonesiatimur.co – Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) Petrus Fatlolon menyatakan, dirinya siap dipanggil Kejaksaan Tinggi Maluku untuk memberikan keterangan terkait laporan 5 anggota DPRD MTB, terhadap beberapa dugaan kasus, yaitu dugaan penjualan beras Raskin tahun 2017, membengkaknya perjalanan Dinas, mark up di Dinas PU dari Rp100 miliar menjadi Rp180 miliar dan persoalan administrasi pembebasan areal perusahan tebu. “Saya siap dipanggil. lebih cepat lebih baik.”ujarnya  kepada wartawan di Ambon, Kamis (25/10). Untuk masalah hukum, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum yang dipercayainya, Anthoni Hatane dan rekan. Pada kesempatan itu, Fatlolon…

selanjutnya
Hukum 

LP2KT : Jangan Ada Kriminalisasi Yang Mengganggu Stabilitas Pemkab

Ambon, indonesiatimur.co – Ditengah maraknya pemberitaan berbagai dugaan korupsi di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Lembaga Putra Putri Kepulauan Tanimbar (LP2KT) meminta perhatian sejumlah pihak, agar jangan ada kriminalisasi yang bisa mengganggu stabilitas Pemerintah Kabupaten MTB. “Akhir-akhir ini pemberitaan lebih banyak menyudutkan Bupati, kami secara pribadi tidak memiliki kepentingan apapun untuk menyidik. Tetapi selaku masyarakat Tanimbar yang sadar bahwa pembangunan harus berjalan dengan baik, untuk itu kami memohon agar jangan ada kriminalisasi yang bisa menanggu stabilitas pemerintah daerah di sana, yang juga berdampak pada masyarakat Tanimbar dalam proses pencapaian kesejahteraan,”ujar…

selanjutnya
Daerah Hukum Maluku 

TP4D Kejati dan Distan Maluku Tinjau Lokasi Pengembangan Bawang

Ambon, indonesiatimur.co – Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku bersama Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Maluku, meninjau proyek Pengembangan Kawasan Bawang Merah yang dibiayai melalui anggaran Kementerian Pertanian, di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Jumat (24/8). Lokasi yang ditinjau Distan dan TP4D Kejati Maluku ini, ialah penerima bantuan di tiga desa yakni Kamear, Yafawun dan Watngon, Kecamatan Kei Kecil Timur. Peninjauan juga dilakukan dengan memperoleh keterangan dari para petani dan pihak Distan setempat, yang pada kesempatan tersebut juga telah melakukan panen pada sebagian besar lahan. Kepala…

selanjutnya
Agenda Hukum Maluku Nasional 

Keliobas Penuhi Undangan KPK  Sebagai Saksi

Ambon, indonesiatimur.co – Bupati Seram Bagian Timur, Mukti Keliobas penuhi undangan KPK pada Senin (20/8) sebagai saksi dengan tersangka Yaya Purnomo selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait usulan dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2018. Hal ini diungkapkan Kuasa Hukum Mukti Keliobas, Dr. (c). Fahri Bachmid,S.H.,M.H, dalam rilis yang diterima media ini. “Untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan/Sprindik No. Sprin.Dik/77/DIK.00/01/05/2018, bertanggal 05 Mei 2018, dengan tersangka Yaya Purnomo,SE…

selanjutnya
Agenda Hukum Maluku 

657 Napi Di Maluku Dapat Remisi

Ambon, indonesiatimur – Di Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke – 73, sebanyak 657 orang narapidana dan narapidana anak di Maluku mendapat hadiah istimewa berupa pemotongan masa tahanan (Remisi). Pemberian remisi ini diserahkan Gubernur Maluku, Said Assagaff Jumat (17/8) di Lapas Nania Kota Ambon. Dari 657 orang napi dan napi anak yang menerima remisi HUT RI ke 73 ini, 11 orang diantaranya langsung dapat menghirup udara bebas. 657 orang napi di Maluku yang mendapatkan remisi HUT RI ke 73 ini tersebar pada Lapas dan Rutan yang ada di Maluku. Adapun…

selanjutnya
Hukum Politik 

Proses Hukum Selesai, Riry Siap Bertarung Di Pileg 2019

Ambon, indonesiatimur.co – Karel Riry SH.MH.APT mengatakan dirinya telah siap bertarung dalam Pemilu Legislatif 2019 nanti. Bahkan dirinya telah mengikuti proses seleksi calon legislatif pada tiap tingkatan dari waktu ke waktu. Hanya saja dia merasa selalu dihantui dengan penyebaran berita baim secara fakta maupun  hoax . ” Saya melihat sepertinya berita fakta kurang terlalu digenjot. Berbeda dengan berita hoax. Apalagi  berita hoax untuk seseorang yang maju dalam ajang politik, menjadi berita yang ramai di publikasikan. Hal semacam ini juga selalu di bungkus dalam bingkai kontrol masyarakat, padahal kalau di telusuri…

selanjutnya