Minta Tambahan Dana Pilkada, Bupati Majene Terancam Sanksi

Jakarta – Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzer Moenek menjelaskan, dari sekian daerah, hanya Kabupaten Majene yang meminta dana tambahan ke pemerintah pusat untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). “Biaya Pilkada Rp 27 miliar, dan minta separuhnya Rp 13 miliar dibantu pemerintah pusat,” ujar Reydonnyzer saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, seperti dilansir Kompas, Minggu (29/3/2015). Menurutnya, kementerian sudah memberitahu sejak jauh hari pemerintah daerah untuk menganggarkan anggaran pilkada dalam APBD mereka. Kemendagri tidak bisa menerima alasan Bupati Majene, karena setiap daerah sudah diperingatkan untuk menganggarkan dana pilkada. “Seharusnya daerah…

selanjutnya