Maluku Politik 

KPU Maluku Minta Partai Golkar Selesaikan Masalah DCS Ganda

Partai Golkar diminta segera menyelesaikan dualisme daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif periode 2014 – 2019. Ketua KPU Maluku, Idrus Tatuhey mengatakan, dua dokumen DCS yang dimasukkan DPD Partai Golkar Maluku dan DPP Partai Golkar harus segera diselesaikan oleh internal partai. DPD Partai Golkar Maluku yang diwakili Husein Toisutta menyetorkan DCS, sedangkan dari DPP juga memasukkan yang disampaikan oleh anggota DPRD Maluku asal partai titu, Richard Rahakbav. “Ada waktu untuk pembenahan DCS, baik untuk memasukkan nama baru atau menggantikan yang sudah diajukan karena itu kewenangan Partai Golkar,” ujar Idrus, seperti…

selanjutnya
Maluku Politik 

DPD Golkar Kepulauan Aru Dipimpin Seorang Koruptor

Teddy Tengko yang menjadi terpidana empat tahun penjara kasus korupsi dana ABPD terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar kabupaten setempat. Teddy yang juga Bupati Kepulauan Aru, Maluku terpilih dalam Musyawarah Luar Biasa (Musdalub) Partai Golkar Kepulauan Aru yang berakhir Minggu (14/4). Ia memperoleh empat suara, mengalahkan Jefri Natasian yang mengumpulkan tiga suara dan Desmon Farjer yang hanya mendapatkan satu suara. Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Husein Toisuta yang memimpin Musdalub menyatakan, Teddy terpilih secara sah sesuai mekanisme di Partai Golkar. “Teddy terpilih secara demokratis…

selanjutnya
Politik Sulawesi Barat 

Pilkada Mamasa Mulai Diwarnai Kampanye Hitam

Kampanye hitam mulai mewarnai pilkada Mamasa, Sulawesi Barat yang akan digelar pada 6 Juni nanti. Isu miring yang digunakan untuk menjatuhkan lawan itu mulai dari isu korupsi, skandal seks hingga masalah narkotika. Isu yang paling hangat saat ini menimpa bakal calon wakil bupati Victor Paotonang. Victor, yang berpasangan dengan calon bupati Ramlan Badawi, diisukan ditangkap Satuan Narkoba Polda Sulawesi Selatan. Isu itu pun menjadi pergunjingan warga Mamasa. Sejumlah tokoh mengaku kaget mendengar isu tidak jelas itu, tak terkecuali Ketua Dewan Pimpinan Daerah II Mamasa Partai Golkar, Muhammadiyah Mansyur, yang langsung…

selanjutnya

Survei Bukan Tolak Ukur Rekomendasi Golkar

JAKARTA, indonesiatimur.co – Rekomendasi Partai Golongan Karya (Golkar) untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku agar dapat bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Maluku ternyata tidak menggunakan hasil survei. Padahal, hasil merupakan tolak ukur agar calon yang nantinya diusung partai politik tidak kalah dalam pertarungan lima tahunan tersebut. Berdasarkan sumber terpercaya, Senin (28/1) kepada www.indonesiatimur.co mengatakan, rekomendasi partai berlambang pohon beringin ini tidak menjadikan hasil survei sebagai tolak ukur utama calon tertentu diberikan rekomendasi. “Hasil survei bukan tolak ukur rekomendasi Golkar,” kata Sumber. Untuk diketahui, Balon Gubernur yang mendaftar…

selanjutnya

Rekomendasi Golkar Batal Dikeluarkan Hari Ini

JAKARTA, indonesiatimur.co – Tarik ulur kapan rekomendasi Partai Golongan Karya (Golkar) akan dikeluarkan kepada Bakal Calon (Balon) Gubernur dan Wakil Gubernur yang mendaftar di partai tersebut terus berkelanjutan. Informasi yang berhasil didapat www.indonesiatimur.co dari berbagai sumber terpercaya, Senin (28/1), menyembutkan kalau rencana akan dikeluarkannya rekomendasi hari ini Pukul 18.00 Wib di Jakarta, ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan. “Rekomendasi Golkar untuk bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Maluku, batal dikeluarkan,” terang sumber yang meminta namanya tidak dipublish. Sumber menambahkan, selain rekomendasi untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, para…

selanjutnya
Daerah Maluku Politik 

Fraksi Golkar DPRD Bursel Tolak Pembahasan KUA, PPAS dan APBD Tahun 2013

Ambon, indonesiatimur.co –  Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Buru Selatan (Bursel) yang merupakan satu-satunya fraksi utuh di DPRD Kabupaten Bursel, secara tegas menolak agenda serta hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta APBD Tahun Anggaran 2013 yang dibahas Sabtu, 29 Desember 2012 di Hotel Bintang, Desa Ganggung, Kota Ambon. Penolakan tersebut dikarenakan secara nyata telah melanggar Tata Tertib (Tatib) DPRD Kabupaten Bursel Pasal 147 ayat 3. “Tatib DPRD Bursel Pasal 147 ayat 3 menyatakan pembahasan KUA dan PPAS didasarkan pada Daftar Infentaris Masalah (DIM). Sementara…

selanjutnya