Tag: jonas batlayeri

Hukum Maluku 

Tidak Ada Dana BUMD Mengalir ke Petrus Fatlolon, Saksi Jonas Akui Disposisi Sesuai Mekanisme

, , , , , , 0 comment

Ambon, indonesiatimur.co – Sidang pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan penyalahgunaan dana penyertaan modal BUMD Tanimbar Energi kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Ambon, Jumat (27/02/2026), dengan menghadirkan saksi Jonas Batlayeri, mantan Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2019–2023. Sidang yang dimulai pukul 14.00 WIT itu berlangsung hingga pukul 20.00 WIT, dengan dua kali skors untuk salat dan buka puasa. Dalam persidangan, Jonas Batlayeri menyampaikan sejumlah keterangan yang menjadi perhatian, terutama terkait tudingan adanya aliran dana BUMD kepada mantan Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon. Tidak Pernah Meminta Uang Di hadapan majelis…

Read More
Daerah Maluku 

Batlayeri: DPRD Tetap Tegas Dan Komitmen Untuk Kesejahteraan Masyarakat

0 comment

Saumlaki, indonesiatimur.co – Sidang Paripurna Istimewa yang dipimpin Ketua DPRD KKT Omans Jaflaun Batlayeri, akhirnya sampai pada penetapan keputusan politik bersama yang dibarengi dengan catatan-catatan penting yang patut dilaksanakan serta acuan untuk pelaksanaan APBD ditahun mendatang. Agenda sidang di ruang sidang utama Balai Rakyat Saumlaki, Rabu (26/08/2020), tersebut yang harusnya dimulai pada pukul 11.00 WIT, terpaksa molor hingga pukul 13.45 WIT. Penundaan tersebut terjadi karena adanya alasan teknis. Meski sempat terjadi interupsi-interupsi yang cukup menyita perhatian, namun pada akhirnya menghasilkan keputusan sidang yang mufakat. Tiga dari empat fraksi yang ada…

Read More
Daerah Maluku 

Jonas Batlayeri : Utang Pajak 2019 Senilai Rp14 Milyar Telah Lunas 2020

, 0 comment

Saumlaki, indonesiatimur.co – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Jonas Batlayeri menegaskan jika tunggakan pajak Pemda KKT yang tercatat dalam Neraca Keuangan sejak tahun 2019 senilai Rp14 milyar, telah dilunasi pihaknya. Hal tersebut ditegaskan dirinya lantaran disoroti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KKT dalam Rapat Paripurna. Dirinya membenarkan bahwa pada tahun 2019 kemarin, terdapat tunggakan pajak berupa utang yang tetap tercatat dalam neraca keuangan daerah, namun Pemda KKT telah melunasinya pada tahun 2020 ini. Ia bahkan tidak menampik jika keterlambatan penyelesaian utang pajak dari kegiatan-kegiatan…

Read More