Daerah Maluku 

Pimpin Rakor Kepala Daerah Se-Maluku Tahun 2024, Mendagri Puji Dan Berikan Catatan

Ambon, indonesiatimur.co – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D, pada Kamis (11/01/2024) melaksanakan kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku, dalam rangka memimpin Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Provinsi Maluku Tahun 2024, yang berpusat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku. Hadir juga pada kesempatan itu Gubernur Maluku Irjen. Pol (Purn.) Drs. Murad Ismail, Forkopimda Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si IPU, Bupati Walikota se-Maluku, Jajaran Kementerian Dalam Negeri RI, ketua KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku beserta Ketua KPUD dan…

Read More
Nasional 

112 Kepala Daerah Asal Indonesia Timur Berkumpul di Istana

Bogor – 110 bupati dan dua wali kota dari wilayah Indonesia Timur tepatnya dari Sulawesi dan Papua barat berkumpul di di Istana Bogor, hari ini, Kamis, (29/1). Mereka datang ke istana untuk mengikuti rapat koordinasi dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Adapun agenda dalam rakor kali ini, yakni tindak lanjut kegiatan Musrembangnas RPJMN Tahun 2015–2019 pada 18 Desember 2014 lalu. “Hari ini adalah gelombang ke tiga untuk Bapak Presiden bisa mendengarkan permasalahan, kendala di daerah serta rencana-rencana program jangka pendek dan jangka panjang yang tentunya akan sangat…

Read More
Hukum Politik Sulawesi Tenggara 

Kepala Daerah Pergi Ke Luar Negeri Harus Seizin Gubernur

Baubau – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam memperingatkan para kepala daerah untuk tidak melancong ke luar negeri tanpa seizinnya. Jika peringatan tersebut diabaikan, maka kepala daerah yang tidak mematuhi aturan itu bakal disanksi non-aktif “Komitmen yang harus dibentuk bersatu padu dengan satu kekuatan penuh adalah pemerintahan mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten/kota,” kata Gubernur Sultra seperti dilansir kendarinews.com. Menurut Nur Alam, tugas gubernur disamping memberikan pembinaan dan pengawasan, sekarang sudah bisa memberikan sanksi. “Jika bupati atau wali kota ke luar negeri tanpa izin gubernur sebanyak dua kali maka…

Read More