Tjahyo menegaskan, tahun ini kita memasuki tahun politik. Dalam tahap konsolidasi demokrasi politik di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Satuan Damkar diinstruksikan ikut terlibat menjaga pesta demokrasi yang akan berlangsung.
selanjutnya
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo menilai, tugas mulia dari Pemadam Kebakaran (Damkar) harus mendapatkan perhatian yang layak.
selanjutnyaMeningkatnya suhu politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), membuat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan sembilan point himbauan yang ditujukan kepada para pasangan calon kepala daerah.
selanjutnyaTahun ini Provinsi Maluku mendapat peningkatan kuota untuk penerimaan calon praja IPDN yang sebelumnya 18 orang, maka tahun ini meningkat menjadi 38 orang.
selanjutnyaJakarta – “Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak merupakan bentuk implementasi desentralisasi politik,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Ecovention Ocean Ecopark, Ancol, Jakarta pada Kamis (12/11). Mendagri menegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus memberikan bantuan dan fasilitas kepada KPU dalam proses penyelenggaraan Pilkada agar bisa berjalan dengan baik. Hal ini, lanjut Mendagri, ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. “Pelaksanaan Pilkada Serentak merupakan suatu sistem yang dianggap paling…
selanjutnyaBiak – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada Desember mendatang, berbagai persiapan terus dilakukan termasuk antisipasi wilayah yang berpotensi konflik. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa untuk wilayah Papua tepatnya kabupaten Nabire dan Sarmi harus menjadi fokus perhatian aparat keamanan. Tjahjo bahkan meminta Gubernur Papua dan aparat keamanan TNI/Polri untuk dapat memberikan perhatian khusus untuk dua daerah tersebut. “Potensi kerawanan konflik di tiap daerah dalam menyelenggarakan pilkada serentak sangat besar karena dipengaruhi oleh sikap penyelenggara yang tak adil, kurangnya sosialisme, fanatisme suku yang kental dan juga…
selanjutnyaJakarta – Ada beberapa daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak pada bulan Desember 2015 mendatang. Kawasan indonesia timur memiliki potensi konflik yang cukup besar dibanding dengan daerah lainnya. “Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur masuk dalam radar daerah rawan konflik pilkada,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo seperti dilansir CNN, (11/8). Menurutnya, berdasarkan data lima tahun lalu, ada fakta bahwa dari 269 daerah yang akan melaksanakan pilkada daerah yang berpotensi konflik tidak lebih dari sepuluh daerah saja. “Kalau mencermati lima tahun lalu itu tak terlalu banyak, memang ada di Papua,…
selanjutnyaJakarta – Banyak yang berbondong-bondong mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik itu Gubernur, Bupati ataupun Walikota. Tidak salah memang, selain menjanjikan jabatan yang dipandang banyak orang, gaji seorang kepala daerah juga cukup besar, apalagi kini akan dinaikan lagi. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah mengusulkan kenaikan gaji pokok kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota. “Saya sudah mengajukan ke Presiden mengenai kenaikan gaji untuk kepala daerah,” kata Tjahjo di Jakarta, seperti dilansir Banjarmasinpost, (5/8). Bahkan, kenaikan gaji yang diajukan tidak tanggung-tanggung yakni besaran kenaikannya mencapai 1.000 persen. “Bupati atau…
selanjutnyaRapat Koordinasi Kemaritiman yang terselenggara minggu lalu (25/5/2015) di Ambon telah menghasilkan beberapa rekomendasi terkait ekonomi kemaritiman dan kelautan. Rakor yang diinisiasi oleh Gubernur Bank Indonesia Agus D Martowardoyo tersebut dihadiri oleh empat menteri dan empat perwakilan pemerintah provinsi kawasan Indonesia timur. Berikut ini adalah laporan mengenai hasil Rakor tersebut yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (25/5/2015) dan ditandatangani oleh Direktur Eksekutif Departemen Komunikasinya, Tirta Segara. (ps) No.17/40/DKom Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi kebijakan dalam mendorong pengembangan ekonomi berbasis maritim pada tanggal 25 Mei 2015…
selanjutnyaRapat Koordinasi Maritim di Ambon Senin akan dihadiri oleh 4 menteri terkait, yakni Indroyono Soesilo, Susi Pudjiastuti, Tjahjo Kumolo, dan Ignasius Jonan.
selanjutnya
