Politik Sulawesi Barat 

Gaji Kades di Majene Naik jadi 2 Juta Per Bulan

Majene — Akhirnya gaji kepala desa di Majene Sulawesi Barat (Sulbar) naik dari dari Rp1.250.000 menjadi Rp2 juta per bulan. Tuntutan kenaikan tersebut telah melalui proses panjang bahkan disuarakan kepala desa di Majene beberapa waktu lalu. Ketua DPRD Majene, Darmansyah mengungkapkan bahwa selama ini gaji kades dibayarkan tiap tiga bulan sekali. “Mulai awal tahun depan, gaji tersebut akan diterima tiap bulan,” ujar Darmansyah seperti dilansir fajar.co.id. Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Majene, Kasman Kabil, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana Rp1,5 miliar untuk…

selanjutnya
Daerah Gorontalo Politik 

Naikan Gaji Kades, Bupati Bone Bolango Klaim Nilainya Terbesar se-Gorontalo

Bonbol – Seluruh kepala desa (Kades) se-Kabupaten Bone Bolango patut berbahagia. Pasalnya, mulai Januari 2015 mendatang, gaji Kades mereka akan dinaikkan menjadi Rp 2 Juta. “Tahun depan, gaji seluruh Kades akan saya naikan,” kata Bupati Bonbol Hamim Pou, seperti dilansir gorontalopost.com. Bahkan, lanjut Hamim, gaji kades se-Kabupaten Bone Bolango bakal menjadi gaji terbesar se- Provinsi Gorontalo. “Gaji Kades tertinggi di Provinsi Gorontalo adalah gaji Kades di Kabupaten Bone Bolango,” tegas Hamim, Selasa (23/12). Selain gaji kades yang bakal dinaikan, lanjut Hamim, gaji dan honor seluruh aparat dan perangkat desa pun…

selanjutnya
Politik Sulawesi Tenggara 

107 Desa di Bombana Sultra Bakal Gelar Pilkades Secara Serentak

Bombana – Sepanjang tahun 2014, ada kebijakan pemerintah meniadakan pemilihan kepala desa (Kades). Karenanya ada banyak kepala desa di indonesia yang sudah berakhir masa jabatannya termasuk di kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara (Sultra). “Memang ada 107 Desa yang kepala desanya akan berakhir jabatannya awal 2015. Jadi di tahun itu (2015) akan ada 107 Kades yang melakukan pemilihan serentak,” kata Kabid Pemerintahan Desa BPMPD dan Pemberdayaan Perempuan Bombana, HM Arsyad seperti dilansir kendarinews.com. Arsyad mengungkapkan bahwa sesuai peraturan pemerintahan nomor 72 tahun 2005 dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pj…

selanjutnya