Agenda Maluku 

Pemprov Maluku Keluarkan Surat Edaran Cuti Bersama

Ambon, indonesiatimur.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah setempat. Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Hamin Bin Thahir yang ditujukan kepada seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemprov Maluku. “SE No.800/1711 tertanggal 4 Juni 2018 yang diterbitkan merupakan bentuk tindaklanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 223 Tahun 2018, Menteri Ketenagakerjaan No. 46 Tahun 2018 serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) No. 13 Tahun…

selanjutnya
Ekonomi & Bisnis Maluku 

Penyerapan APBD Tri Wulan I, Maluku Lebih Baik dari Jakarta

Ambon, indonesiatimur.co – Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku pada Triwulan I Tahun Anggaran (TA) 2018, lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta. Apreasiasi dan juga peningkatan kinerja perlu diberikan agar ke depan makin lebih baik. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Provinsi Maluku, Bobby Kin Palapia kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (31/5). “Saat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi terkait penyerapan anggaran, ternyata APBD Provinsi Maluku penyerapannya pada Triwulan I ada pada posisi 13,38 persen. Ini lebih baik…

selanjutnya

Hutang Pihak Ketiga Sudah Terbayarkan

Ambon, indonesiatimur.co – Pemerintah Provinsi melalui BPKAD telah memproses pembayaran hutang pihak ke tiga sejak Jumat 5 Januari lalu, hingga saat ini. Proses pembayaran dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menurut Kabag Humas Setda Maluku Bobby Palapia,  hutang yang terjadi tersebut dipengaruhi adanya defisit keuangan Pemprov. “Defisit terjadi karena Pendapatan Daerah tidak memenuhi target, yang disebabkan DAU sebesar Rp 10 miliar belum terealisasi, Dana bagi hasil dari pemerintah pusat berupa pajak dan hasil sumber daya alam sebesar Rp 68 miliar juga belum teralisasi,” kata Palapia kepada wartawan di ruang kerjanya,…

selanjutnya