PNS Tak Netral di Pilpres Terancam Sanksi Tegas

Sulut – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) DR. Sinyo Harry Sarundajang (SHS) menegaskan bahwa sanksi tegas mengancam Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak tak netral dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 mendatang. “Netralitas dari para abdi negara dalam Pilpres, telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) RI. No. 07 Tahun 2009,” katanya seperti dilansir manadotoday.com. SHS menjelaskan bahwa jika ada PNS terbukti melakukan pelanggaran surat edaran itu, maka PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin. “Mulai dari tingkat ringan sampai dengan tingkat berat yaitu pemecatan,” jelasnya.…

selanjutnya