Hukum Politik 

PNS Tak Netral di Pilpres Terancam Sanksi Tegas

[ilustrasi: int]
[ilustrasi: int]
Sulut – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) DR. Sinyo Harry Sarundajang (SHS) menegaskan bahwa sanksi tegas mengancam Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak tak netral dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 mendatang.

“Netralitas dari para abdi negara dalam Pilpres, telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) RI. No. 07 Tahun 2009,” katanya seperti dilansir manadotoday.com.

SHS menjelaskan bahwa jika ada PNS terbukti melakukan pelanggaran surat edaran itu, maka PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin.

“Mulai dari tingkat ringan sampai dengan tingkat berat yaitu pemecatan,” jelasnya.

Dalam surat edaran itu ditegaskan jika PNS dilarang memberikan dukungan kepada Capres/cawapres dengan cara ikut kampanye, menjadi peserta kampanye menggunakan atribut partai/PNS dan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon pasangan.

Find this content useful? Share it with your friends!

Terkait

Leave a Comment

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Dirgahayu Kota Ambon