Ketua Pokja KTI; ‘Pajak untuk Wilayah Timur Harus Dibedakan’

Jakarta – Sebagai upaya untuk memperlancar jalannya program pembangunan pemerintah di kawasan Indonesia timur, para pelaku usaha meminta dukungan insentif. Salah satunya adalah pajak yang dikenakan untuk wilayah ini harus dibedakan dengan wilayah lain. “Pajak untuk wilayah Timur harus dibedakan dari wilayah lain,” kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Ikhwanuddin, seperti dilansir bisnis.com. Menurut Ikwanuddin, saat ini 80 persen investasi pembangunan di wilayah timur masih dikuaai pemerintah. “Padahal pembangunan KTI akan terhambat tanpa dukungan dana swasta,” ujarnya. Ikhwanuddin mengungkapkan bahwa tantangan terberat yang dihadapi pihak pengusaha…

selanjutnya