Ekonomi & Bisnis 

Ketua Pokja KTI; ‘Pajak untuk Wilayah Timur Harus Dibedakan’

[foto: int]
[foto: int]
Jakarta – Sebagai upaya untuk memperlancar jalannya program pembangunan pemerintah di kawasan Indonesia timur, para pelaku usaha meminta dukungan insentif. Salah satunya adalah pajak yang dikenakan untuk wilayah ini harus dibedakan dengan wilayah lain.

“Pajak untuk wilayah Timur harus dibedakan dari wilayah lain,” kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Ikhwanuddin, seperti dilansir bisnis.com.

Advertisements

Menurut Ikwanuddin, saat ini 80 persen investasi pembangunan di wilayah timur masih dikuaai pemerintah.

“Padahal pembangunan KTI akan terhambat tanpa dukungan dana swasta,” ujarnya.

Ikhwanuddin mengungkapkan bahwa tantangan terberat yang dihadapi pihak pengusaha adalah masalah perizinan.

“Kita sangat berharap ada kemudahan dan insentif dari pemerintah,” harapnya.

Ikhwanuddin menambahkan, lima tahun ke depan pemerintah menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi bagi kawasan Indonesia Timur. Untuk mendukung program pemerintah itu, kini pihaknya sedang mempersiapkan strategi.

“Kita sedang negosiasikan dengan pemerintah,” tegasnya. [ak]

Terkait

Leave a Comment

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

PPKM Mikro Ambon