Ekonomi & Bisnis Hot Hukum 

Program Diskon Pajak untuk Indonesia Timur Dihentikan

31/08/201505/09/2015 bambang brodjonegoro, menteri keuangan, Pajak Bumi dan Bangunan

Jakarta – Selama ini, penanam modal di wilayah Timur Indonesia mendapatkan pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB). Namun kini, pengurangan tersebut sudah tidak berlaku lagi karena adanya peraturan baru.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan bahwa ini berlaku efektif per 20 Agustus 2015, bersamaan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Advertisements

“Nomor 161/PMK.010/2015 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 748/KMK.04/1990 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Investasi di Wilayah Tertentu,” katanya seperti dilansir CNN, 31/08.

Menurutnya, pencabutan fasilitas ini karena KMK Nomor 748/KMK.04/1990 dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan terkini.

“Selain itu, kebijakan ini diambil untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak pada umumnya,” jelasnya.

Berdasarkan pada KMK Nomor 748/KMK.04/1990, kegiatan investasi di 13 wilayah Indonesia bagian timur mendapatkan pengurangan PBB sebesar 50 persen dari tarif normal. Adapun 13 wilayah yang dimaksud Menkeu meliputi: Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Timor Timur, Maluku, dan Irian Jaya. (aK)

Bagikan artikel ini

• Kisah Bergabungnya Kerajaan Timor Ke Dalam RI
• Tradisi Blood Taboo Persalinan Masih Berlaku di Papua
• Islam di NTT Bermula di Pulau Solor
• Untuk Pengakuan Pempus, Negeri Adat Harus Miliki Raja Definitif

Related Posts:

• Kebijakan Privasi
• 6 Sepatu Skechers di Blibli, Up to 60%!
• Bantah Peras Pengusaha Lokal, De Fretes: Penilaian Mengacu…
• 6 Rekomendasi Toko HP Vivo V23E Untuk Anda
• Realisasi Investasi Provinsi Maluku Capai Rp 2,8 Trilyun
• Plt Gubernur Paparkan Berbagai Keberhasilan Pemerintah di…

Related posts

• Hukum Maluku 

  Prestasi Membanggakan, Kanwil Kemenkumham Maluku Raih Peringkat Ketiga Penyelenggara Opini Kebijakan Terbaik 2023

  21/09/202322/09/2023 Kanwil Kemenkumham Maluku, Peringkat Ketiga Penyelenggara Opini Kebijakan Terbaik 2023

  Bali, indonesiatimur.co– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Maluku membuktikan kinerja terbaiknya dengan memperoleh...
• Hukum Maluku 

  Korupsi Itu Kejahatan Luar Biasa, Karena Dampaknya Sangat Luar Biasa

  20/09/202320/09/2023 Korupsi Itu Kejahatan Luar Biasa, kpk

  Ambon, indonesiatimur.co – Deputi Bidang Pendidikan Dan Peran Serta Masyarkat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Wawan...
• Hukum Maluku 

  Inovasi Kadivyankum Maluku, Walang Kekayaan Intelektual Dorong Inventarisasi KIK di Maluku

  15/09/2023 Inovasi Kadivyankum Maluku, Kekayaan Intelektual

  Ambon, indonesiatimur.co – Pelaksanaan Seminar Rancangan Proyek Perubahan PKN Tk. II Angkatan XXVII yang merupakan kerja...