Daerah Lingkungan Papua 

Wagub Papua: Banyak Perusahaan yang Tak Tahu Etika dalam Membuka Lahan’

[foto: int]
[foto: int]
Jayapura – Kebakaran lahan dan hutan di Papua meningkat tajam bahkan berdasarkan informasi terbaru titik api mencapai 500 lebih. Karenanya, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal ikut angkat bicara prihal permasalahan tersebut.

Wagub bahkan berharap agar perusahaan pembakar lahan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Papua diminta segera ditutup. Menurutnya, kebakaran yang saat ini bukan disebabkan kebiasaan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar tanaman di sekitarnya.

“Sudah dari dulu masyarakat kita membuka lahan dengan cara membakar hutan, namun tidak pernah terjadi kasus kebakaran,” ujarnya, seperti dilansir NabireNet, Selasa (20/10).

Menurut Wagub, penyebab kebakaran di Papua bukanlah merupakan ulah masyarakat, padahal ini adalah ulah dan kesalahan perusahaan yang hanya mencari keuntungan semata.

“Perusahaan itu hanya mencari keuntungan sebesar – besarnya tanpa memperhitungkan lingkungan sekitar,” kata wagub

Jadi, kata dia, seharusnya perusahaan-perusahaan tersebut jangan diberi ampun, karena telah melanggar aturan dimana merusak lahan dan hutan untuk kepentingan mereka.

“Jangan diberi ampun, masih banyak perusahaan yang tahu etika dalam membuka lahan,” tuturnya. (ak)

Find this content useful? Share it with your friends!

Terkait

3 Thoughts to “Wagub Papua: Banyak Perusahaan yang Tak Tahu Etika dalam Membuka Lahan’”

  1. sujono arifin

    TINDAK TEGAS TANPA PANDANG BULU PERUSAHAAN YANG MERUSAK HUTAN KITA, MERDEKA HUTANKUUUUUUUUUUUU

  2. sujono arifin

    Gubernur dan jajarannya, juga lsm , juga para kepala suku JAGA HUTANMU UNTUK ANAK CUCU KITA, SEKALI LAGI JAGAAAA, Hutan kita adalah pabrik oksigen untuk hidup manusia dan binatang dll, LINDUNGIIIIIIIII DARI TANGAN TANGAN JAHAAAT

  3. sujono arifin

    papua, harus dijaga benar, jangan tercemar, jangan rusak

Leave a Comment

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Dirgahayu Kota Ambon