Pemprov Maluku Raih Penghargaan ISNA 2018
Ambon, indonesiatimur.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, kembali meraih penghargaan. Kali ini penghargaannya yaitu Indonesia Smart Nation Award (ISNA) 2018, yang dilangsungkan di Nusantara Hall, ICE-BSD, Tangerang Selatan, Kamis (03/05).
Penghargaan ISNA 2018 kategori 1st Runner Up Smart Economy diserahkan oleh Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya yang diterima oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Antonius Sihaloho mewakili Pemerintah Provinsi Maluku.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya Pemprov Maluku pada Pembukaan Musyawarah Perencanaan Nasional (Musrenbang) masuk dalam 14 besar peraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dari Kementerian PPN/Bappenas RI.
Kepada pers, Rabu (8/5), Sihaloho mengatakan, ISNA diselenggarakan sebagai wujud semangat mengkampanyekan praktek pintar (smart) dalam pelaksanaan proses pembangunan di Indonesia, khususnya di tingkat kabupaten, kota dan provinsi mulai dari sisi tata kelola, dampak pembangunan ekonomi, citra daerah, masyarakat yang cerdas, kelayakan hidup dan pengelolaan aspek lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia.
Tahun 2018, menurut Sihaloho, adalah tahun ketiga ISNA diselenggarakan dengan semangat mengkampanyekan praktek pintar (smart), dalam pelaksanaan proses pembangunan di Indonesia, yang dimotori oleh Citiasia Inc.
‘’Ini merupakan tahun ketiga diselenggarakannya ISNA, dan Provinsi Maluku meraih 1st Runner Up untuk kategori Smart Province,” ungkapnya.
Dalam proses penilaian indeks ini, lanjut Sihaloho, ISNA 2018 diukur dengan menggunakan berbagai parameter pengukuran yang berasal dari data capaian pembangunan kota, kabupaten dan provinsi di Indonesia sejak tahun 2014 sampai tahun 2017.
Untuk Provinsi Maluku sendiri, yang menjadikan daerah kepulauan ini meraih 1st Runner Up Smart Economy, penilaiannya dari beberapa parameter, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja, PDRB per kapita, jumlah pengangguran, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, pertumbuhan investasi dan penyaluran kredit.
‘’Ini 7 kriteria yang menjadi penilaian,’’ terang Sihaloho. Berkaitan 7 kriteria tersebut, lanjut dia, untuk capaian PDRB per kapita trendnya meningkat dari tahun 2014 sebesar 19,09 juta rupiah menjadi 22,85 juta rupiah di tahun 2017.
‘’Jumlah pengangguran untuk tahun 2016 mengalami penurunan 7,05 persen dibandingkan tahun 2015 9,93 persen,’’ terangnya.
Sedangkan capaian pertumbuhan ekonomi Maluku, pencapaiannya masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2017 sebesar 5,81 persen. ‘’Angka ini lebih meningkat dari tahun 2016 sebesar 5,76 persen,’’paparnya.
Di menambahkan, realisasi investasi Maluku pun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. ‘’Untuk realisasi nilai investasi PMA tahun 2017 sebesar US$ 171.048.200 atau 2,2 trilyun rupiah lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 sebesar US$102.652.000. untuk realisasi nilai investasi PMDN pada tahun 2017 sebesar 17,2 milyar,’’ jelas Sihaloho
Masih lanjutnya, untuk penyaluran kredit usaha kecil menengah (UMKM) pun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk tingkat kemiskinan pun mengalami trend penurunan di tahun 2017 sebesar 18,29 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar 19,18 persen.
Berkaitan dengan kemiskinan, Sihaloho katakan, di tahun 2018 dan 2019 yang merupakan periode terakhir RPJMD 2014-2019, pemprov Maluku terus melakukan berbagai upaya melalui program kegiatan dengan kebijakan anggaran yang pro-rakyat.
‘’Program kita ke depan adalah melawan kemiskinan dari desa melalui pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi wilayah di desa tersebut,’’ ucapnya.
Dicontohkannya, semisal di desa A terdapat budidaya perikanan, maka potensi inilah yang akan ditingkatkan. Apakah itu buddidaya rumput laut atau ikan kerapu, akan disesuaikan dengan potensinya. Pemberdayaan seperti ini, kata Sihaloho, saat ini sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku.
‘’Di sana sudah ada pemberdaaan masyarakat dengan menanam jagung dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat,’’ ujarnya.
Untuk itu, desa-desa yang tingkat kemiskinannya masih tinggi, akan dilakukan identifikasi terhadap potensi-potensi kewilayahannya.
‘’Nanti semua desa-desa yang tingkat kemisikinannya masih tinggi akan kita identikasi potensinya apa. Apakah pertanian, kehutanan, perikanan atau wisata, sehingga berdasarkan potensi itu, kita berdayakan masyarakat. Dengan demikian akan tercipta lapangan kerja yang tentunya akan mendatangkan pendapatan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan,’’jelasnya.
Sihaloho juga menambahkan, untuk melawan kemiskinan, Pemprov Maluku juga akan mendorong masuknya investor-investor ke Maluku, dengan memberikan kemudahan-kemudahan.
‘’Untuk pertumbuhan ekonomi, memang kita mengalami peningkatan di atas rata-rata nasional, tapi masih didominasi oleh konsumsi masyarakat maupun konsumsi pemerintah. Untuk mendorong pertumbuhan ini perlu kita tingkatkan di bidang investasi, sehingga bisa meningkatkan lapangan kerja,’’ tandasnya.
Capaian-capaian inilah, jelas Sihaloho, yang akhirnya, Maluku bisa memperoleh penghargaan di bidang smart economy tahun 2018. ‘’7 kriteria inilah yang dinilai oleh panitia, sehingga Maluku mendapat ranking 2 (runner up) di bidang smart economy atau ekonomi pintar untuk tingkat provinsi. Dan penghargaan di bidang perencanaan pembangunan yang menunjukan tingkat kinerja pemerintah provinsi Maluku, sehingga diakui pemerintah pusat,’’ tandasnya.(it -01)
