Akhiri Masa Tugas di Balai PS Ambon, Ojom Sumantri: Akses Perhutanan Sosial Capai 900 Ribu Hektar
Ambon, indonesiatimur.co — Mantan Kepala Balai Perhutanan Sosial (BPS) Ambon, Ojom Sumantri S.Hut., M.Sc, menyampaikan capaian signifikan sektor perhutanan sosial di wilayah Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya selama masa tugasnya. Selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan bertugas, akses perhutanan sosial di wilayah kerja BPS Ambon tercatat mencapai sekitar 900 ribu hektare, dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 185.000 kepala keluarga (KK).
“Kalau digabung dengan capaian Maluku dan Papua sejak 2023 hingga akhir 2025, totalnya mencapai kurang lebih 2,5 juta hektare. Itu lompatan yang sebelumnya tidak pernah terjadi, bahkan ribuan persen dari capaian awal,” ujar Ojom dalam kesempatan Pisah Sambut dan Pengantar Tugas Balai Perhutanan Sosial Ambon, Kamis (15/01/2026).
Ojom menjelaskan, sebelum pembagian kelembagaan menjadi dua balai, wilayah kerja Ambon mencakup Maluku hingga Papua. Selain faktor aksesibilitas, kondisi geografis Papua menjadi tantangan dalam percepatan distribusi program.
“Dulu sebelum ada dua balai, wilayah Ambon meliputi Maluku dan Papua. Secara aksesibilitas jelas berat. Tapi setelah pembagian organisasi, percepatan bisa dilakukan dan hasilnya kita lihat sekarang,” tambahnya.
Dari total capaian tersebut, wilayah Maluku tercatat memiliki sekitar 241 ribu hektare akses perhutanan sosial yang melibatkan kurang lebih 33 ribu KK dari 171 kelompok. Saat ini seluruh kabupaten/kota di Maluku telah masuk dalam skema perhutanan sosial, meski Ojom mengakui masih terdapat potensi pengembangan.
“Di Maluku masih ada lebih dari 50 ribu hektare potensi yang belum diakses. Itu nanti menjadi pekerjaan lanjutan bagi kepala balai berikutnya,” katanya.
Sementara untuk Maluku Utara, Ojom menyoroti perlunya percepatan penetapan hutan adat karena hingga saat ini belum ada yang ditetapkan. Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah daerah telah berjalan dan proses regulasi tengah disiapkan.
“Pintu masuknya dari Halmahera Utara karena kami sudah koordinasi dengan bupati, dan sudah siap. Perda juga sudah masuk agenda awal tahun ini di DPRD,” ungkapnya.
Menutup masa tugasnya, Ojom menyampaikan apresiasi terhadap karakter masyarakat dan kultur kolaboratif di Ambon.
“Ambon ini bumi raja-raja yang enak. Orang-orangnya enak untuk kolaborasi dan bersinergi. Perbedaan budaya itu justru PR kita untuk dipersempit agar satu visi dan satu vektor,” tutupnya. (it-02)
