Pemprov Maluku Bahas Strategi Stabilisasi Ekonomi 2026 di Tengah Tantangan Inflasi dan Defisit Dagang
Ambon, indonesiatimur.co — Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas dinamika pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2026 di tengah tantangan global dan efisiensi keuangan daerah, Kamis (15/01/2026) di Aula Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.
FGD dipimpin oleh Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku, Kasrul Selang, ST., MT., serta menghadirkan narasumber dari BPS Provinsi Maluku, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Maluku, dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Maluku. Hadir pula Staf Ahli Gubernur Maluku, perwakilan Polda Maluku, Kejati Maluku, Kodam XV Pattimura, serta pimpinan OPD dan instansi vertikal lainnya.
Dalam sambutannya, Kasrul menjelaskan bahwa perekonomian Maluku saat ini menghadapi sejumlah persoalan krusial, terutama kenaikan inflasi pada Desember 2025 sebesar 3,58% (yoy), penurunan nilai ekspor, serta penurunan Nilai Tukar Petani (NTP).
“Menindaklanjuti persoalan tersebut, telah dilakukan langkah nyata oleh Kanwil Bulog Maluku–Malut berupa pembelian gabah hasil panen petani di Kabupaten Buru, Gemba (Kab. SBB) dan Kobi Seram Utara (Kab. Maluku Tengah). Selain itu, pada tahun 2026 akan dilakukan program cetak sawah seluas 4.466 hektar di Kabupaten Maluku Tengah, SBB, dan Seram Bagian Timur,” ungkap Kasrul.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Maluku Maritje Pattiwaellapia memaparkan bahwa kenaikan inflasi pada Desember 2025 dipengaruhi oleh tingginya permintaan pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, kondisi cuaca, serta realisasi belanja pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PKP) yang merupakan sektor basis dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Maluku.
“Namun tingkat produktivitas dan nilai tambah sektor ini perlu terus ditingkatkan. BPS merekomendasikan penguatan sektor PKP, perlindungan daya beli petani dan nelayan, percepatan belanja pemerintah yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat, hilirisasi sumber daya lokal, serta penguatan konektivitas/logistik antar pulau,” jelasnya.
Plt. Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku menambahkan bahwa inflasi Maluku pada Desember 2025 didorong oleh kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, serta kelompok Transportasi akibat kenaikan tarif angkutan udara di periode HBKN meski telah diterapkan diskon tarif sebesar 14%. Pada tahun 2026, inflasi Maluku diproyeksikan berada pada kisaran 2,5 ± 1% yoy.
Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi, lanjut BI, dapat dilakukan melalui dukungan pada sektor utama, penguatan UMKM dan ekspansi fiskal, akselerasi sektor pariwisata, serta pengendalian inflasi melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD), ketahanan pangan rumah tangga, pemberdayaan petani dan optimalisasi cold storage.
Di sisi lain, Kanwil DJPb Provinsi Maluku melaporkan bahwa struktur PDRB Maluku menurut pengeluaran pada triwulan III-2025 tidak mengalami perubahan signifikan. Perekonomian masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga (PK-RT) yang mencapai 69,71%.
Sampai November 2025, nilai ekspor Maluku tercatat sebesar US$ 39,86 juta, sementara impor mencapai US$ 306,02 juta. Dengan demikian, Maluku mengalami defisit total sekitar US$ 398,34 juta pada neraca perdagangan luar negeri. (it-02)
