Gubernur Maluku Tak Teken MoU di Osaka, Kehadirannya Sebagai Saksi
Ambon, indonesiatimur.co – Adanya polemik terkait digantinya lokasi Maluku integrated port (MIP) yang sebelumnya direncanakan di Waisarissa, Seram Bagian Barat. Namun karena hasil awal kajian ilmiah yang difasilitasi Bank Dunia menunjukkan bahwa lokasi Maluku Integrated Port lebih strategis atau lebih layak di pulau Ambon dikarenakan Ambon memiliki sarana prasarana yang memadai yaitu adanya bandara dan pelabuhan, akhirnya lokasi MIP dipindahkan ke Ambon.
Akibat pemindahan lokasi MIP, sebagian orang menuding bahwa Pemerintah Provinsi Maluku tidak konsisten padahal sudah melakukan penandatanganan MOU di Osaka Jepang beberapa waktu lalu.
Untuk mengklarifikasi tudingan-tudingan tersebut Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa dirinya tidak menandatangani dokumen memorandum of understanding (MoU).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku juga bukan pihak dalam MoU tersebut. Ia menjelaskan bahwa Gubernur Maluku dan Bupati SBB hanya diundang sebagai saksi dalam seremoni penandatanganan.
“Yang ditandatangani bukan kesepakatan pembangunan proyek, melainkan nota kesepahaman antara pihak swasta untuk melaksanakan studi kelayakan atau pra-feasibility study. Jadi belum ada keputusan pembangunan apa pun. Ini masih tahap kajian awal,” tegasnya saat jumpa pers di lantai 2 Kantor Gubernur Maluku Kamis (26/02/2026).
Masih Tahap Perencanaan
Gubernur menjelaskan, pemerintah daerah hanya memfasilitasi proses sesuai arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Bahkan, komunikasi resmi antara Bappenas dan pihak terkait telah dilakukan.
Ia menerangkan bahwa dalam mekanisme perencanaan nasional, suatu proyek harus terlebih dahulu masuk dalam daftar indikatif pembiayaan luar negeri atau Blue Book. Setelah seluruh persyaratan teknis terpenuhi, barulah proyek dapat diusulkan masuk ke Green Book sebagai proyek prioritas yang siap ditawarkan kepada investor maupun lembaga pembiayaan internasional.
“Proses ini bertahap dan berbasis kelayakan. Bukan keputusan sepihak, apalagi langsung pembangunan fisik,” ujarnya.
Karena itu, ia meluruskan bahwa hingga saat ini belum ada komitmen pembangunan fisik. Semua masih dalam tahap kajian ilmiah dan perencanaan terukur. (it-02)
