TATA KELOLA

Benahi Tata Kelola Administrasi, Lapas Geser Siapkan Pemusnahan Arsip

21/10/2026 Administrasi, Lapas Geser, Pemusnahan Arsip, TATA KELOLA0 comment

Geser, indonesiatimur.co – Dalam rangka mendorong akuntabilitas dan integritas tata kelola kearsipan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Geser menggelar rapat koordinasi guna membahas rencana pemusnahan arsip fasilitatif dan substantif di Aula Lapas, Rabu (21/10/2026). Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Geser, Nober Hasanda, didampingi Kepala Urusan Tata Usaha, M. Alhamid, serta diikuti oleh seluruh jajaran pejabat struktural, fungsional, dan staf administrasi yang tergabung dalam tim pemusnahan arsip. Dalam pengarahannya, Kalapas Geser menegaskan bahwa pemusnahan arsip merupakan bagian integral dari tata kelola administrasi negara yang wajib dijalankan secara…

Hukum Maluku

Perkuat Tata Kelola, Koperasi Lapas Namlea Dimonitoring Dinas Koperasi dan UKM Buru

27/02/2026 Dimonitoring, Dinas Koperasi dan UKM Buru, koperasi, Lapas Namlea, TATA KELOLA0 comment

Namlea, indonesiatimur.co – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Namlea kedatangan perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Buru dalam rangka melalukan monitoring koperasi yang berlangsung di ruang admisi dan orientasi, Jumat (27/02/2026). La Ode Rudi Herwanto selaku Ketua Koperasi Lapas Namlea didampingi manajer koperasi menerima kedatangan pihak Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buru yang diwakili Kepala Bidang Pengawasan dan Kelembagaan Koperasi, Darmawati Ambotan dan langsung membahas kinerja koperasi Lapas Namlea selama beberapa tahun terakhir. “Kami mengapresiasi kunjungan dari Dinas Koperasi yang dimaksudkan untuk melihat sejauh mana perkembangan…

Maluku Perikanan

GUBERNUR MALUKU BERTEMU KKP, DESAK TATA KELOLA PERIKANAN TANGKAP DIEVALUASI KEMBALI

03/07/2025 DIEVALUASI, Gubernur Maluku, kkp, PERIKANAN TANGKAP, TATA KELOLA0 comment

Jakarta, indonesiatimur.co – Dalam upaya mendorong efektivitas pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI), khususnya di Provinsi Maluku pasca diberlakukannya kebijakan transisi Penangkapan Ikan Terukur (PIT), Pemerintah Provinsi Maluku melakukan audiensi ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Jakarta, Rabu (03/07/2025). Audiensi ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan aspirasi dan perhatian Pemerintah Provinsi Maluku terhadap implementasi kebijakan PIT yang dinilai berpengaruh langsung terhadap masyarakat nelayan, pelaku usaha perikanan, serta pengelolaan wilayah pesisir dan pelabuhan perikanan di Provinsi Maluku. Hadir dalam pertemuan…