Daerah Maluku 

SPJ OPD Ambon Masih Tertunggak, Bodewin Ancam Evaluasi Anggaran 2027

Ambon, indonesiatimur.co – Keterlambatan penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Ambon mendapat sorotan serius Wali Kota Bodewin M. Wattimena.

Bodewin bahkan mengingatkan, OPD yang tidak disiplin menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan berpotensi menghadapi konsekuensi dalam pembahasan alokasi anggaran tahun 2027.

Peringatan itu disampaikan menyusul hasil evaluasi Inspektorat terhadap progres penyampaian SPJ OPD hingga Oktober 2026. Evaluasi tersebut mengungkap masih ada sejumlah OPD yang belum menuntaskan pertanggungjawaban penggunaan anggaran hingga Juli 2026.

Kondisi ini dinilai memprihatinkan. Sebab, menurut Bodewin, penyelesaian SPJ merupakan bagian mendasar dari tanggung jawab setiap OPD dalam mengelola keuangan daerah.

Ia menegaskan, besarnya anggaran maupun beban pekerjaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban administrasi keuangan.

“Kalau OPD yang anggarannya sedikit saja bisa menyelesaikan SPJ dengan baik, seharusnya tidak ada alasan bagi OPD lain untuk terlambat. Ini menjadi catatan bersama karena pengelolaan keuangan harus dilakukan secara serius dan bertanggung jawab,” tegas Bodewin saat apel pagi di Balai Kota, Senin (16/11/2026)

Wali Kota menekankan, kemampuan sebuah OPD tidak hanya diukur dari keberhasilan melaksanakan program dan menyerap anggaran, tetapi juga dari ketertiban mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang daerah yang digunakan.

Karena itu, keterlambatan SPJ tidak boleh dianggap sebagai persoalan administrasi biasa. Ketidakdisiplinan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan anggaran pada tahun berikutnya.

Bodewin juga meminta pimpinan OPD tidak membiarkan persoalan penyelesaian laporan keuangan hanya dibebankan kepada staf pengelola keuangan.

Sebaliknya, pimpinan OPD harus memastikan seluruh jajaran bekerja sama mempercepat penyusunan dan penyelesaian SPJ sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia berharap peringatan ini menjadi perhatian serius seluruh OPD agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Penertiban administrasi keuangan, menurutnya, menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, tertib, dan akuntabel, sekaligus memastikan penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (it-02)

Bagikan artikel ini

Related posts

Komentar anda:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.