Hukum Papua Papua Barat Politik 

Inilah 5 Kelompok yang Menjadi Ancaman Pilpres 2014 di Papua

Papua – Polda Papua mengidentifikasi ada lima kelompok bersenjata yang berpotensi mengganggu jalannya Pemilu Presiden di daerah tersebut. Kelima kelompok bersenjata yang patut diwaspadai karena mereka sudah beberapa kali melakukan keributan. Yang pertama (1) yakni kelompok di perbatasan Skow Kabupaten Jayapura dengan Wutung, Papua Nugini (PNG). Kelompok ini merupakan kelompok bersenjata yang sudah beberapa kali melakukan aksi penembakan terhadap aparat. Selanjutnya, yang kedua (2) adalah kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya dan Lani Jaya, (3) kelompok bersenjata di Kabupaten Paniai, (4) kelompok bersenjata di Kabupaten Yapen, dan (5) kelompok bersenjata…

Read More
Politik 

Pilpres Satu Putaran, Kedua Kubu Harus Buktikan Komitmen

Jakarta – Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, semua pihak memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan terutama kedua kubu dari capres serta cawapres. Dalam deklarasi damaiyang digelar beberapa waktu lalu, kata Nafis, kedua pasangan calon telah berjanji di hadapan semua orang untuk menggelar pilpres secara aman dan damai. “Mereka berjanji menerima apa pun hasil pilpres,” katanya seperti dilansir fajar.co.id. Itu artinya, lanjut Nafis, kedua pasang calon harus siap kalah jangan hanya siap menang saja. “Ini saatnya mereka membuktikannya,” sambungnya. Nafis menambahkan, jika terjadi kekacauan atau masalah, KPU meminta pihak kepolisian…

Read More
Papua Politik 

Jelang Pilpres DPT Intan Jaya Bertambah 500 Surat Suara

Jayapura – Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Intan Jaya akan melakukan penambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Anggota KPUD Intan Jaya, Linus Bagau mengatakan DPT pada Pileg lalu sebanyak 69.413 suara, tetapi pada Pilpres ini ada penambahan sebanyak 500 surat suara. “Dengan penambahan tersebut, diprediksikan partisipasi masyarakat Intan Jaya dalam pemilihan presiden mendatang semakin meningkat,” ucapnya seperti dilansir suarapapua.com. Linus Bagau menjelaskan, distribusi logistik akan dijalankan pada 7 Juni 2014 serta akan dilakukan simulasi dalam Pilpres mendatang. Lebih lanjut, Linus Bagau menambahkan…

Read More
Hukum Politik Sulawesi Tengah 

Di Poso, 693 Personil Disiagakan untuk Amankan Pilpres

Poso – Untuk pengamanan Pemilihan Presiden dan wakil Presiden pada 9 Juli 2014 mendatang, sebanyak 693 personil TNI dan Polisi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah disiagakan. Kapolres Ajun Komisaris Besar Polisi Susnadi mengatakan, sebanyak 693 kekuatan yang dikerahkan tersebut terdiri dari anggota Polisi sebanyak 547 personil dan 145 orang pasukan Brimob. “Mereka akan ditempatkan di wilayah yang dikategorikan rawan mendapat perhatian khusus dengan menempatkan anggota pada setiap TPS,” ujarnya seperti dilansir metrosulteng.com. Susnadi menjelaskan, untuk desa yang dianggap rawan gangguan keamanan oleh kelompok sipil bersenjata itu, kepolisian menempatkan pasukan Brimob.…

Read More
Nusa Tenggara Timur Politik 

Bawaslu NTT Siapkan 12 Ribu Relawan untuk Awasi Pilpres

Kupang – 12 ribu relawan pemantau pemilu disiapkan oleh Badan Pengawas Pemilu Nusa Tenggara Timur (Bawaslu NTT). Mereka dikerahkan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di NTT pada 9 Juli 2014 nanti. “Para relawan yang disiapkan tersebut akan bersama-sama dengan Bawaslu menyebar di semua Kabupaten/Kota,” kata Ketua Bawaslu NTT, Nelce Ringu seperti dilansir lintasntt.com. Sampai hari ini, kata Nelce Ringu, sudah ada 12 ribu orang yang menyatakan kesiapannya untuk menjadi relawan pemantau pemilu. Kemudian, Nelce Ringu menambahkan, terdapat penambahan relawan pematau Pemilu pada Pilpres bila dibandingkan dengan…

Read More
Politik 

Distribusi Logistik ke Indonesia Timur Jadi Prioritas

Jakarta – Jelang pemilihan presiden 9 Juli mendatang, wilayah Indonesia bagian Timur menjadi prioritas khususnya dalam pendistribusian logistik pemilu. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan beberapa wilayah prioritas yang menjadi titik-titik sulit dan terjauh yaitu luar negeri, Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, wilayah kepulauan, dan pegunungan. “Indikator kesulitan dilihat dari letak geografis dan tingkat kesulitan alat transportasi yang digunakan,” kata Komisioner KPU Arief Budiman di kantornya, beberapa waktu lalu seperti dikutip teraspos. Arief mengatakan, pihaknya akan langsung memulai pendistribusian logistik setelah produksi selesai dilakukan. “Kita tidak akan menunggu, selesai mencetak, langsung…

Read More
Hukum Nusa Tenggara Timur Politik 

Amankan Pilpres, Polda NTT Terjunkan 6.772 personil

Kupang – Sedikitnya 6.772 personil diterjunkan oleh Kepolisian daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengamankan pemilu presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014 nanti. Kepala Kapolda NTT Brigadir Jenderal Untung Yoga Ana, mengatakan bahwa seluruh personil tersebut berasal dari Polda dan jajaran kepolisian resort (Polres) se-NTT. “Kami siagakan 6.722 personil untuk mengamankan pilpres di daerah ini,” katanya, seperti dilansir nttterkini.com, Senin, 30 Juni 2014. Selain itu, lanjut dia, Polda NTT juga mendapatkan dukungan tambahan dari TNI sebanyak 754 personil dan Linmas 18.677 personil. “Jika dibutuhkan, mereka bisa membantu untuk memback…

Read More
Politik 

JK Optimis Bisa Selesaikan Persoalan di Indonesia Timur

Jakarta – Peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Indonesia timur hingga kini masih menyisakan berbagai masalah. Maka dari itu, calon wakil presiden Jusuf Kalla (JK) berjanji bakal menyelesaikan persoalan tersebut. JK mengatakan bahwa dia tahu bahwa di indonesia timur masih mengalami beberapa permasalahan, seperti tidak adanya gudang pendingin dan pemasaran. “Insya Allah, kami Jokowi – JK akan bisa menyelesaikannya,” kata JK seperti dilansir Antara, Jumat (27/6). JK menegaskan bahwa yang pertama harus dilakukan dalam upaya perubahan ini adalah dengan meningkatkan perekonomian rakyat. “Wilayah timur Indonesia memiliki sumber daya alam khususnya perikanan…

Read More
Politik Sulawesi Selatan 

Mubaligh Dihimbau untuk Tidak Berpolitik Praktis

Makassar – Sebagai tokoh yang diyakini menjadi figur berpengaruh terhadap opini masyarakat, Para mubalig dihimbau untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Hal itu diungkapkan oleh sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Makassar. Selain itu, pengamat politik Unismuh, Arqam Azikin juga menegaskan hal tersebut. Apalagi menurutnya, agenda kampanye dan pelaksanaan Pilpres tahun ini bertepatan dengan momen bulan suci ramadan. “Sudah menjadi kewajiban para mubaligh melakukan ceramah selama bulan puasa. Namun jangan pernah mengeluarkan ayat yang ada di Alquran untuk menilai seseorang,” katanya seperti dilansir fajar.co.id. Arqam menegaskan bahwa…

Read More