Hukum Papua 

Lantamal Ingin Bangun Pos Lintas Batas di Perbatasan RI-PNG

Jayapura – Perairan pantai utara khususnya perbatasan RI-Papua Nugini (PNG) rawan berbagai jenis penyelundupan. Hal tersebut diungkapkan oleh Komandan Lantamal X Jayapura Kol Mar Leonard William Supit. “Sudah saatnya dibangun pos lintas batas laut untuk mengeliminir berbagai perlanggaran di laut,” Kol Mar Supit di Jayapura, seperti dilansir Antara, Rabu (24/6/2015). Menurutnya, dengan dibangunnya pos lintas batas perairan yang nantinya ditempatkan berbagai instansi seperti Bea Cukai, Imigrasi, polisi dan TNI AL. “Maka dapat membawa dampak positif bagi masyarakat perbatasan khususnya di bidang kesejahteraan,” ungkapnya. Kol Mar Supit mengaku jika selama ini…

Read More
Hukum Papua 

Kejari Tahan Kabid Perhubungan Darat Dishub Papua

Papua – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura Tumpak Simanjuntak mengaku telah menahan Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishub Provinsi Papua. Tersangka yang berinisial ST tersebut ditahan karena terlibat korupsi dana APBD sebesar Rp963 juta. “Penahanan itu dilakukan setelah Kejari menyatakan berkas perkara kasus korupsi subsidi angkutan darat sudah lengkap,” ujar Simanjuntak kepada okezone, Rabu (24/6/2015). Menurut Simanjuntak, modus yang dilakukan dalam kasus korupsi itu yakni dengan membuat proyek pengadaan rute angkutan yang fiktif. “Dana subsidi dikucurkan untuk pengadaan rute yang seharusnya dilayani bus Damri, ternyata tidak terealisasi sementara dananya tetap dicairkan,”…

Read More
Daerah Ekonomi & Bisnis Papua 

Pesawat Hercules Bantu Distribusi Sembako di Papua

Biak – Selama ini, sejumlah kebutuhan sembilan bahan pokok masyarakat di berbagai kabupaten pedalaman Papua masih terhambat. Namun kini, sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut Markas Besar TNI Angkatan Udara menyiapkan pesawat Hercules untuk membantu distribusi. “Adanya bantuan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara yang rutin setiap bulan sangat membantu suplai ketersediaan bahan pokok di pedalaman Papua,” kata Komandan Pangkalan Udara Manuhua (Danlanud) Kolonel (Pnb) Gustav Brugman di Biak, seperti dilansir Antara, Rabu, 24/06. Gustav mengatakan pangkalan udara Manuhua Biak sebagai tempat keberangkatan pesawat Hercules mengangkut bahan kebutuhan pokok tersebut. “Kami siap…

Read More
Hukum Papua Papua Barat 

Liputan di Papua, Jurnalis Asing Harus Didampingi TNI

Jakarta – Panglima TNI Moeldoko angkat bicara prihal dibukanya kembali kran jurnalis asing untuk masuk ke tanah Papua. Dia memenyarankan agar adanya pendampingan dari pihak keamanan terhadap jurnalis asing yang akan meliput. “Saya mempertimbangkan teman-teman pers asing perlu didampingi, jadi kalau terjadi sesuatu kita bisa memberikan saran, pendampingan dan lain-lain. Dari kami (TNI) seperti itu,” kata Panglima TNI Moeldoko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, seperti dilansir MetroTvNews, Senin (22/6/2015). Moeldoko menegaskan bahwa penjagaan bukan didasarkan atas kepentingan TNI dan bukan pula demi menutup-nutupi permasalahan di Papua. “Tapi lebih kepada faktor…

Read More
Papua Pariwisata 

Tahun 2019, Menpar Target 100 Ribu Wisman Kunjungi Papua

Sentani – Menteri Pariwisata Arief Yahya menargetkan 100 ribu Wisatawan Mancanegara (Wisman) akan berkunjung ke Papua tahun 2019 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Menpar pada acara Festival Danau Sentani, Sabtu (20/6). “Sekarang 35 ribu, tahun depan saya set 50 ribu, baru 2019 jadi 100 ribu,” ujar Menpar Arief Yahya seperti dilansir detikTravel, Sabtu (20/6) Tahun ini, kata Arief, jumlah kunjungan wisman ke Papua masih 35 ribu, dan diharapkan akan terus meningkat ke depannya sesuai target yang ditentukan. “Kunjungan wisman ke Papua tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat Papua, namun juga…

Read More
Hukum Papua 

Kabar Baik! Kuota Penerimaan Polri untuk Warga Asli Papua Ditambah

Jakarta – Ada kabar gebira bagi para pemuda asli Papua yang ingin mendaftar menjadi Kepala anggota Brigadir Polri di Papua. Pasalnya, Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Badrodin Haiti memberikan kuota tambahan khusus terhadap putra asli Papua. Ketua Panitia Khusus Afirmasi Rekruitmen, Hopni Simbia bersama empat anggotanya bertemu Kapolri di Jakarta, Jumat (19/6/2015). Dalam pertemuan tersebut, Hopni menyampaikan aspirasi menyangkut kurangnya pembagian kuota untuk orang-orang asli Papua. “Karena itu, Panitia Khusus Afirmasi meminta kepada Kapolri meminta dispensasi terkait umur yang sudah melewati batas yakni di atas 21 tahun,” tuturnya seperti…

Read More
Papua Pariwisata 

Pariwisata Papua Sulit Berkembang, Ini Penyebabnya!

Sentani – Sebagai pulau paling Timur Indonesia, letak Papua memang sangat jauh dari pusat ibukota negara. Hal itu menjadi salah satu penyebab mengapa pariwisata di tanah Papua ini cukup sulit untuk berkembang. “Masalah di Papua adalah sulitnya akses dan mahalnya biaya transportasi ke sini,” kata Bupati Jayapura, Matius Awoitou dalam pembukaan acara Festival Danau Sentani yang ke-delapan, seperti dilansir detik.com, Sabtu (20/6/2015). Menurut Matius, keberadaan Bandara Sentani belum bisa menjadi solusi karena jauhnya jarak Papua dan Jakarta serta kota besar lainnya memang menjadi masalah. “Mahalnya biaya transportasi juga menjadi salah…

Read More
Nasional Papua Papua Barat 

Lambannya Pembangunan Maritim di Papua dan Papua Barat

Jakarta – Rencana pemerintah terkait poros maritim dan tol laut secara nasional ternyata belum menunjukan perkembangan signifikan khususnya di wilayah timur indonesia tepatnya Papua dan Papua Barat. Pembangunan maritim di kedua wilayah tersebut belusaat ini belum terlihat memiliki dampak atau masih berjalan lambat. “Padahal, potensi maritim juga sangat besar. Buktinya, biaya logistik masih sangat mahal karena infrastruktur yang minim,” kata Direktur Ocean Watch Indonesia (OWI) Herman Jaya dalam keterangan tertulis, Minggu (14/6). Sampai saat ini, kata Herman, Orientasi pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat dan daerah untuk Papua dan Papua Barat…

Read More
Nasional Papua 

Meski Ditolak Warga Papua, Menteri Marwan Tak Akan Hentikan Program Transmigrasi

Jakarta – Warga Papua menolak dengan tegas program transmigrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hal itu dikritik karena dianggap akan menjadikan masyarakat asal (Papua) menjadi kelompok minoritas. “Masyarakat Papua akan merasa menjadi warga minoritas di tanahnya sendiri,” kata Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, belum lama ini. Lukas khawatir ini akan menimbulkan kecemburuan sosial, yang memicu terjadinya konflik antar masyarakat asli Papua dan non asli Papua. “Kami menolak program transmigrasi yang direncanakan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan…

Read More
Daerah Hukum Papua 

Suku Asli Papua Minta Telibat dalam Perpanjangan Kontrak Freeport

Jakarta – Selama ini, pemerintah tidak melibatkan warga lokal dalam kontrak karya PT Freeport Indonesia di tanah Papua. Karenanya, saat ini Pemerintah didesak untuk melibatkan warga Papua, khususnya suku Natkime dan suku Magal dalam perpanjangan kontrak karya ketiga PT Freeport Indonesia tahun 2015-2041. “Kami mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk melibatkan kami orang Papua, khususnya suku Natkime dan sukuMagal sebagai (pemilik gunung) dalam perpanjang kontrak karya yang ketiga tahun 2015-2041, dimana akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan,” seperti yang tertulis dalam surat resmi yang ditandatangani oleh Silas Natkime…

Read More